ESDM Sebut 95 Persen Usaha Tambang Sudah Setor Data Online

Jakarta, CNN Indonesia -- Hampir seluruh perusahaan yang memegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diklaim telah memasukkan data aktivitas operasi via daring (online). Hal itu terjadi sepekan setelah peluncuran aplikasi Mineral Online Monitoring System (MOMS) dan pelaporan Pendapatan Negara Bukan Pajak secara elektronik (e-PNBP).

MOMS merupakan aplikasi pengelolaan data secara langsung untuk mengukur produksi serta penjualan sektor mineral dan batu bara. Aplikasi yang diluncurkan pada Jumat (2/11) lalu akan memudahkan pengendalian dan pengawasan produksi serta penjualan sektor minerba nasional berdasarkan rencana yang telah disetujui.

Sementara itu, e-PNBP Minerba adalah aplikasi online berbasis website yang mampu menghasilkan perhitungan kewajiban perusahaan secara akurat, beserta aplikasi untuk pembayaran dan pelunasan PNBP Minerba.

Lihat juga: Pebisnis Batu Bara Bisa Minta Penambahan Kontrak Lebih Cepat

"Sudah 95 hingga 98 persen yang memasukkan data," ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar di kantornya, Senin (12/11) malam.

Arcandra mengungkapkan pemerintah bakal mencabut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan. Konsekuensinya, perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan operasional, baik produksi maupun ekspor barang tambang.

Tadinya, Kementerian ESDM memberi waktu kepada perusahaan untuk melengkapi data hingga Jumat (9/11) lalu. Beberapa perusahaan tambang besar telah melengkapi datanya di antaranya PT Freeport Indonesia, PT Adaro Energy Tbk, dan PT Vale Indonesia.

Lihat juga: BUMN Semen Akuisisi 80 Persen Saham Holcim Indonesia Rp14 T

Bagi perusahaan yang belum melengkapi data, pemerintah memberi relaksasi hingga akhir pekan ini. Bila perusahaan masih membandel, pemerintah akan mencabut RKAB perusahaan yang bersangkutan.

"Saya targetkan 100 persen (data masuk) Insya Allah pekan ini," ujarnya.

Lebih lanjut, terkait pencatatan data bagi perusahaan tambang daerah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), pemerintah masih menginstruksikan inspektur tambang di daerah. Pasalnya, beberapa daerah masih menemui kendala, terutama dari sisi ketersediaan jaringan internet yang memadai.

Lihat juga: Inalum Terbitkan Utang Global Rp58 T Demi Akuisisi Freeport

(sfr/lav)