Buruh Kekeh Ingin Perhitungan Upah Kembali ke KHL

Jakarta, CNN Indonesia -- Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 yang mengatur kenaikan upah pekerja bukan solusi menguntungkan bagi semua pihak (win-win solution) seperti yang diungkapkan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri.

Ketua KPBI Jakarta Abdul Hafiz menilai beleid tersebut hanya menguntungkan pengusaha. Aturan tersebut dinilai tak mampu menyejahterakan buruh menghilangkan acuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam menetapkan upah minimum.

"Kalau menurut kami tidak win-win solution. Berapa pun nilai upah minimum yang ditentukan pemerintah tidak menutupi kesejahteraan buruh yang juga rakyat Indonesia," kata Abdul kepada CNNIndonesia.com di Jakarta, Minggu (25/11).

KHL adalah standar kebutuhan hidup layak pekerja yang terdiri dari berbagai jenis komponen barang. KHL terakhir kali diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 yang menambah 46 jenis komponen barang untuk menunjang kehidupan layak pekerja menjadi 60 jenis.

Lihat juga: Buruh Kritik Jokowi Soal Persentase Kenaikan Upah

Ikat pinggang, kaos kaki, deodoran, rice cooker 1/2 liter, hingga pisau dapur masuk ke dalam beleid ini.

"Kalau PP 78 itu KHL tidak dihitung dalam prosedur perhitungan upah. KHL itu jadi indikator terbesar untuk menaikkan nominal upah. Karena dilihat dari kebutuhan hidup layak," terang Abdul.

Mengacu pada PP No.78, menurut dia, pemerintah hanya merujuk pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam menaikkan upah minum.

"Mereka itu cuma melihat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau itu kan bisa diatur negara atau pemerintah yang notabene pro pemodal. Maksud saya, kami sebagai rakyat belum begitu paham, " jelas dia.

Lihat juga: Buruh Jawa Barat Kecewa Kenaikan Upah Tak Sesuai Tuntutan

Ini berbeda dengan pengaturan kenaikan upah berdasarkan KHL yang dinilai lebih dapat dimengerti rakyat. "Kalau KHL kan paham kita bisa survei sendiri di pasar bagaimana. Mekanisme pasar bagaimana dan harga pasar berapa," tutur Abdul.

Sebelumnya, Menaker Hanif Dhakiri justru menganggap tuntutan buruh terkait upah minimum tidak realistis. Hanif pun menyebut PP nomor 78 tahun 2015 merupakan win-win solution bagi buruh dan pengusaha.

"PP 78 itu bagus, jurus win-win solution untuk buruh dan pengusaha. Buruh dijamin upah naik tiap tahun, Pengusaha juga tidak merasa berat dan jangan sampai melakukan PHK. Jadi sudahlah, kenapa pakai protes, demo-demo segala", terang Hanif. (jnp/agi)