Pemerintah Terbitkan Perpres Satu Data Akhir Tahun Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah bakal menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Satu Data Indonesia di penghujung tahun ini. Perpres tersebut akan digunakan sebagai payung hukum pembuatan data statistik dasar, sektoral, dan khusus di tanah air.

Perpres tersebut juga akan memuat standar, metodologi, hingga portal data. Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho mengatakan saat ini rancangan perpres sejatinya sudah rampung dikerjakan. Namun, sampai saat ini rancangan tersebut belum mendapat persetujuan dari semua kementerian.

Karena masalah tersebut, rancangan perpres belum diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, KSP akan tetap mengupayakan agar perpres tersebut bisa terbit sebelum tutup tahun.

Sebab, payung hukum itu semula ditargetkan terbit dalam waktu-waktu sekarang ini. "Kami sedang mengedarkannya ke menteri-menteri, tinggal kami tunggu. Kalau sudah, nanti tinggal ditandatangani Pak Presiden, mudah-mudahan akhir tahun ini," ujarnya di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat, Senin (26/11).

Lihat juga: BPS Bakal Rilis Data Statistik Ekonomi Kreatif Awal 2019

Dalam pembentukan sistem Satu Data, beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) ikut merumuskan dan akan saling berbagi data. Kementerian dan lembaga tersebut adalah; Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Geospasial Indonesia (BIG), dan lainnya.

Selain itu, sistem juga akan menghimpun data dari pemerintah daerah (pemda) dan perguruan tinggi. Artinya, penghimpunan data nantinya tidak akan dibedakan berdasarkan data dari pihak pemerintah saja, namun lembaga terkait asal dengan standar dan metodologi yang seragam.

Kepala BPS Suhariyanto menambahkan pembentukan perpres dan sistem Satu Data Indonesia dilakukan agar semua data yang ada di Indonesia bisa diakses dengan lebih transparan, dan tetap akurat dan akuntabel. Persoalan data saat ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Pasalnya, data dari satu kementerian sering berbeda dengan survei yang dilakukan BPS. Padahal, data memegang peranan penting untuk menentukan kebijakan ke depan.

Lihat juga: BPK dan KPK Diminta Audit Data Pangan dari BPS

Ia memperkirakan beberapa data masih sering tidak selaras dan konsisten karena ada perbedaan konsep, definisi, metodologi, hingga waktu survei yang berbeda.

"Saat ini masih ada inkonsistensi data di level nasional maupun daerah. Ini perlu ditata lagi. Apalagi ini tahun politik, sedikit-sedikit, hal sepele menjadi diributkan," katanya.

Bentuk Simdasi

(uli/agt)