Harga Anjlok, Pemerintah Hapus Sementara Pungutan Sawit

CNN Indonesia | Senin, 26/11/2018 17:22 WIB
Harga Anjlok, Pemerintah Hapus Sementara Pungutan Sawit Pemerintah memutuskan untuk menghapus pungutan ekspor bagi produk minyak kelapa sawit CNN Indonesia/ Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memutuskan untuk menghapus sementara pungutan bagi produk minyak sawit mentah (crude palm oil/cpo) dan seluruh turunnya dari sebelumnya sebesar US$50 per ton. Kebijakan ini ditempuh guna membantu industri yang tengah kesulitan akibat anjloknya harga sawit. 

"Setelah berdiskusi panjang kami kemudian sepakat bahwa pungutan kelapa sawit dan turunan untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) itu dengan harga yang sangat rendah diputuskan untuk dinolkan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Senin (26/11).

Darmin menuturkan harga CPO dalam seminggu terakhir cukup memprihatinkan, yakni hanya mencapai US$420 per ton. Padahal sekitar dua pekan lalu, harga CPO masih dikisaran US$530 per ton.


"Padahal harga US$530 per ton sempat bertahan cukup lama, sehingga kami tadi komite pengarah melihat ini (harga US$420 per ton) sudah urgensi keadaan yang mendesak terutama bagi petani dan semua pemain kelapa sawit," imbuhnya.


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2018, besaran pungutan ekspor sawit terbagi menjadi US$50 per ton untuk CPO, US$30 untuk produk turunan pertama dari CPO, dan US$20 untuk turunan kedua.

"Nah itu yang sekarang kami nol kan," terang Darmin.

Ia melanjutkan, jika harga membaik menjadi US$500 ton, maka pungutan akan dinaikkan menjadi US$25 per ton untuk CPO, US$10 untuk produk turunan pertama dari CPO, dan US$5 untuk turunan kedua.

Lalu jika harga sudah kembali menyentuh US$550 per ton, maka aturan pungutan kembali seperti semula.


Darmin mengatakan aturan tersebut rencananya akan dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani yang saat ini masih berada untuk kepentingan dinas di Argentina.

"Jadi berlakunya setelah beliau pulang tanggal 2 Desember," ujarnya.

Pungutan sawit oleh BPDP KS sebelumnya dilakukan pemerintah untuk mendorong hilirisasi produk sawit. Dana pungutan selama ini digunakan, antara lain untuk subsidi selisih harga biodiesel dan program peremajaan (replanting) kelapa sawit.  (ulf/agi)