Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR Lolly Martina Martief memaparkan berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Konstruksi setiap kenaikan dana infrastruktur sebesar Rp1 triliun membutuhkan 14 ribu tenaga konstruksi. Itu berarti, lapangan kerja sektor infrastruktur menawarkan banyak peluang.
Sayangnya, ungkap Lolly, sebanyak 74 persen tenaga konstruksi yang ada saat ini kebanyakan level pekerja tukang atau pembantu tukang. Mayoritas dari mereka merupakan tenaga kerja yang belum terampil, terlatih, dan bersertifikat atau unskilled labor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Politeknik PU mulai dibuka pada tahun ajaran baru 2019 mendatang. Sebagai permulaan Politeknik PU akan menerima 150 mahasiswa baru yang terbagi dalam tiga program studi (Prodi). Tiga prodi yang diusulkan meliputi Teknologi Konstruksi Bangunan Air, Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, dan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan.
Basuki menuturkan dana operasional Politeknik PU berasal dari dana alokasi Kementerian PUPR kepada Balai Diklat Kementerian PUPR di Semarang. Total anggaran untuk tiap balai, kata Basuki, kurang lebih mencapai Rp20 miliar. Sayangnya, Basuki tidak merinci alokasi anggaran khusus untuk Politeknik PU.
Selain dari anggaran Balai Pendidikan dan Latihan (Diklat), dana operasional Politeknik PU juga bersumber dari iuran mahasiswa. Basuki mengatakan seperti politeknik kebanyakan, Politeknik PU juga akan menawarkan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi.
"Nanti ada pendaftaran, makanya saya harus segera mencari rektor Politeknik PU yang mengatur," katanya.
Politeknik PU ini diharapkan memiliki enam keunggulan dibandingkan dengan Politeknik. Pertama, prodi yang diajarkan mendukung kebutuhan tenaga kerja di PUPR. Kedua, Politeknik PU menjamin lulusannya mendapatkan sertifikasi profesi level terampil.
Ketiga, Politeknik PU menjamin kompetensi lulusan sesuai yang dibutuhkan di lapangan. Keempat, Politeknik PU juga memiliki keunggulan kurikulum mata kuliah khusus yang tidak diajarkan di politeknik lain.
Kelima, ada keterlibatan industri konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara langsung sebagai pembimbing tugas akhir. Poin terakhir, tugas akhir pada mahasiswa wajib menggunakan studi kasus dan data pelaksanaan proyek infrastruktur PUPR.
Untuk mengawali pendirian Politeknik PU ini, Kementerian PUPR telah menyerahkan izin prinsip pendirian Politeknik PU kepada pihak Undip.