Tekanan Belum Reda, Jokowi Minta Menteri Jaga Ekonomi RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan para menteri untuk menggawangi perekonomian Indonesia dengan koordinasi erat di setiap sektor. Hal itu perlu harus dijalankan hingga akhir periode pemerintahan Kabinet Kerja.

Menurut dia, koordinasi ini perlu dilakukan karena ketidakpastian dan tekanan ekonomi Tanah Air masih terjadi, seperti halnya tahun lalu. Untuk itu, para menteri perlu memagari masing-masing sektor melalui kebijakan yang harmonis dan saling sinergi.

"Di 2019, saya kira masih akan menghadapi gejolak ekonomi dunia dan tekanan eksternal. Saya minta koordinasi sektor riil, dunia usaha, industri, moneter, dan fiskal," ujar Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (7/1).

Lihat juga: Beli Karet Campuran Aspal, Pemerintah Siapkan Dana Rp20 M

Lebih lanjut, Jokowi bilang koordinasi kebijakan yang erat juga perlu dilakukan agar komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Pada akhirnya, koordinasi yang kuat bisa mengembalikan tren positif ekonomi global.

"Sehingga ada langkah tegas dan konsisten dalam pengendalian impor, peningkatan ekspor, dan arus modal asing bisa lebih baik di 2019," katanya.

Di samping itu, Jokowi juga mengingatkan para menteri agar tak lupa pada berfokus pembangunan pemerintahan tahun akhir ini, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM).

Lihat juga: Wakil Rakyat Sebut Pencabutan Bagasi Gratis Rugikan Konsumen

"Maka perlu perkuat human capital dengan training, angkat lagi vocational school dan training. Ini akan menjadi kekuatan," imbuhnya.

Sejauh ini, Jokowi menilai fundamental ekonomi domestik cukup baik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi 2018 yang diperkirakan berada di kisaran 5,15 persen dan inflasi di bawah 3,5 persen.

"Nilai tukar rupiah juga bisa terus dijaga. Realisasi APBN juga menunjukkan hasil yang sangat sehat dan kredibel," ungkapnya.

Lihat juga: Bank Dunia Kritik Tarif Listrik Era Jokowi 'Kelewat Murah'

Tercatat, defisit anggaran sebesar 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan keseimbangan primer minus Rp1,8 triliun. Kemudian, pendapatan negara Rp1.942,3 triliun atau 102,5 persen dari target dan belanja negara mencapai Rp2.202,2 triliun atau 99,2 persen dari target. (uli/lav)