Kepala BPS Suhariyanto mengatakan penurunan rasio gini juga terjadi di perkotaan, yakni dari 0,401 menjadi 0,391 dan pedesaan dari 0,324 menjadi 0,319.
"Penurunan gini ratio secara nasional terjadi karena ada kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah dan kelompok menengah lebih cepat dibandingkan kelompok atas," ujarnya di kantor BPS, Selasa (15/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih rinci, pertumbuhan pengeluaran per kapita secara nasional pada periode Maret-September 2018 untuk kelompok 40 persen terbawah tumbuh 3,55 persen, kelompok 40 persen menengah naik 3,4 persen, dan 20 persen teratas 1,28 persen.
Sementara di perkotaan, pengeluaran per kapita kelompok 40 persen terbawah tumbuh 4,49 persen, 40 persen menengah naik 3,94 persen, dan 20 persen teratas bertambah 0,56 persen.
Berdasarkan provinsi, BPS mencatat setidaknya ada sembilan provinsi yang memiliki rasio gini di atas nasional. Mulai dari Yogyakarta 0,422, Gorontalo 0,417, dan Jawa Barat 0,405.
Selanjutnya, Papua 0,398, Sulawesi Tenggara 0,392, Papua Barat 0,391, Nusa Tenggara Barat 0,391, DKI Jakarta 0,390, dan Sulawesi Selatan 0,388.
"Provinsi yang tingkat gini ratio-nya paling rendah adalah Bangka Belitung sebesar 0,272," pungkasnya.