'Dikeroyok' Buruh, Kebijakan UMP Justru Dapat Pujian IMF

Jakarta, CNN Indonesia -- Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mengapresiasi kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang saat ini sebenarnya masih banyak ditentang kaum buruh. Kebijakan penetapan UMP terangkum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Dalam artikel di situs resmi IMF berjudul Unlimited Opportunities: Creating More Jobs for Young People in Emerging Market and Developing Economic, Direktur Eksekutif IMF Christine Lagarde menyebut hampir sekitar 20 persen penduduk usia 15-23 tahun di negara berkembang tidak bekerja maupun sekolah. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari negara maju yang tercatat sebesar 10 persen.

Pendidikan yang baik, menurut Lagarde, dapat menjadi salah satu solusi. Namun, itu tak cukup mengingat banyak pula penduduk muda terpelajar yang sulit menemukan pekerjaan di negara berkembang.

Lihat juga: 5 Provinsi dengan UMP 2019 Tertinggi dan Terendah

Untuk memperbaikinya, menurut IMF, ada sejumlah langkah yang bisa ditempuh. Salah satunya, memperbaiki pasar ketenagakerjaan. IMF pun mencontohkan kebijakan UMP atau pengupahan di Indonesia berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja muda dan tidak berpendidikan.

"Studi kasus baru-baru ini terkait reformasi UMP di Indonesia membuktikan bahwa kenaikan UMP yang lebih rendah dari rata-rata upah membantu menurunkan angka pengangguran usia muda sekitar 1-1,5 persen," ujar Lagarde dalam artikel tersebut, dikutip Rabu (23/1).

Kebijakan UMP ini, menurut IMF, terutama menguntungkan kaum perempuan. Selain soal kebijakan UMP, mengurangi regulasi ketenagakerjaan yang terlalu ketat, dan kebijakan terkait pesangon yang tidak terlalu berat juga berkorelasi positif terhadap penyerapan tenaga kerja muda tak berpendidikan.

Lihat juga: Survei: Rerata Gaji Karyawan akan Naik 8 Persen Tahun Depan

Selain memperbaiki pasar tenaga kerja, IMF juga menyarankan negara berkembang untuk memperbaiki kesenjangan gender di tempat kerja dan membuka pasar produk lebih luas.

Sesuai studi IMF, jika rasio penduduk muda tidak bekerja dapat diturunkan ke kisaran yang sama dengan negara maju yang hanya di kisaran 10 persen, angka ketenagakerjaan bisa meningkat 3 persen dan ekonomi dan hasil produksi negara tersebut bisa tumbuh 5 persen. (agi)