Pembangunan Toko RI di Perbatasan Malaysia Rampung 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Pembangunan Toko Indonesia atau tempat penjualan berbagai produk dalam negeri di perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) dan Malaysia ditargetkan rampung pada 2019.

Mengutip laporan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kalimantan Utara, pembangunan sudah memasuki proses persiapan dokumen lelang.

"Tahun ini, Pemprov Kaltara kembali mengalokasikan Rp8,5 miliar untuk tahap akhir pembangunan Toko Indonesia di Krayan, Nunukan," kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie seperti dikutip dari Antara, Senin (4/2).

Irianto berharap proses lelang berjalan dengan cepat sehingga aktivitas penyelesaian pembangunan Toko Indonesia bisa dimulai kembali pada April. Sebelumnya, Toko Indonesia mulai dikerjakan sejak 2017 dengan dana awal Rp5 miliar.

Lihat juga: Transaksi Saham Diramal Naik Jelang Rilis Pertumbuhan Ekonomi

"Jika selesai dibangun tahun ini kami berharap tahun depan sudah beroperasi," ujar Irianto.

Kegiatan yang segera dilakukan antara lain pemasangan listrik, sanitasi, pemasangan ACP (Alumunium Composite Panel), eksterior, landscape, pemasangan plafon, termasuk pekerjaan interior bangunan toko.

Kondisi geografis perbatasan yang jauh dari kota besar dibarengi dengan keterbatasan infrastruktur darat menyebabkan harga kebutuhan menjadi sangat mahal. Upaya Pemprov Kaltara adalah memberi bantuan melalui subsidi ongkos angkut (SOA) khusus penumpang serta membangun Toko Indonesia.

Pembangunan bertujuan agar masyarakat di perbatasan bisa membeli barang dengan harga yang terjangkau. Meski tidak sama murah dengan wilayah di kota lain di Indonesia, namun dipastikan lebih murah ketimbang harga barang dari Malaysia.

Lihat juga: Tiga BUMN Lepas Status Persero demi Holding Infrastruktur

Selama ini, harga barang di wilayah perbatasan rata-rata bisa mencapai tiga kali lipat dari harga normal di pasar kota, karena ketergantungan dengan barang Malaysia.

Secara akumulsi, pemerintah membangun empat Toko Indonesia di perbatasan Kaltara yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (antara/lav)