Menko Darmin Bantah Konsumsi Naik Hanya karena Bansos

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengklaim pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang berhasil mencapai 5,05 persen pada 2018 tak hanya disebabkan oleh banjirnya bantuan sosial (bansos) dan kenaikan upah minimum provinsi (UMP), melainkan juga pendapatan masyarakat yang turut melonjak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pendapatan masyarakat meningkat didukung oleh perbaikan beberapa harga komoditas, seperti minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO).

"Ya itu karena program pemerintah juga, tapi paling tidak (harga) minyak kelapa sawit juga sedikit membaik di masyarakat di daerah, karet mungkin yang belum," ujar Darmin di kantornya, Rabu (6/2).

Perbaikan harga komoditas, menurut dia, tak lepas dari perkembangan ekonomi global dan kondisi pasar internasional. Ia mengatakan ada momentum ketika harga komoditas sangat tertekan, namun perlahan pulih.

Lihat juga: BKPM Akui Investasi Bikin Laju Ekonomi Jauh dari Target APBN

"Misalnya, kuartal IV 2018 itu secara seasonal (musiman), itu selalu lebih tinggi dari sebelumnya," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Darmin belum bisa memperkirakan bahwa laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sudah berhasil kembali ke kisaran 5 persen bisa berlanjut pada tahun-tahun mendatang.

"Ya naik turun sedikit bisa lah," imbuhnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga pada 2018 tercatat membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, pada 2017 tumbuh sekitar 4,94 persen. Lalu, tumbuh 5,01 persen pada 2016 dan 4,96 persen pada 2015. Sementara pada 2014, pertumbuhan indikator ini sempat mencapai 5,14 persen.

Lihat juga: Harbolnas dan 'Delivery' Makanan Dongkrak Konsumsi Masyarakat

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga disumbang oleh sumber pendapatan masyarakat yang meningkat, misalnya dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang naik sekitar 8,17 persen tahun lalu. Aliran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah juga turut berperan besar dalam konsumsi nasional.

Pada 2018, pemerintah memang memperluas jumlah penerima bansos menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dari semula hanya 6 juta pada 2017 .

Data BPS mencatat jumlah bansos untuk penanggulangan kemiskinan tumbuh 857,32 persen pada 2018, dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 213,89 persen.

Kemudian, bansos untuk perlindungan sosial tumbuh mencapai 50,03 persen dan penanggulangan bencana hingga 284,1 persen. Walhasil, secara total jumlah bansos yang diberikan tumbuh 52,48 persen sepanjang tahun lalu. Pertumbuhan ini naik dua kali lipat dari 2017 yang hanya 11,48 persen.

Lihat juga: Ekspor Anjlok, Ekonomi RI Tertolong Belanja Masyarakat

"Apalagi ada kenaikan yang signifikan, termasuk dengan perubahan bansos dari rastra (beras sejahtera) ke nontunai," ucapnya. (uli/lav)