JELANG DEBAT CAPRES

Kutukan Raja Sawit di Era SBY hingga Jokowi

Anugerah Perkasa, CNN Indonesia | Jumat, 15/02/2019 10:01 WIB
Kutukan Raja Sawit di Era SBY hingga Jokowi Jokowi meresmikan peremajaan sawit di Musi Banyuasin, Oktober 2017. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
Jakarta, CNN Indonesia --
Pesan pendek Nurman Nuri melesat masuk ke sebuah ponsel pada 24 Agustus 2017. Dia semakin kecewa terhadap Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Batanghari gara-gara urusan sawit.

Kedua instansi tersebut dinilai gagal menyelesaikan konflik menahun Suku Anak Dalam dengan satu perusahaan sawit. "Kami SAD sangat kecewa dengan Pemprov dan Pemkab karena mereka saling lempar," tulis Nurman, siang itu.


Nurman adalah salah satu warga Suku Anak Dalam, berumur 56 tahun. Kulitnya sawo matang dan berambut lurus.

Dia dan ratusan warga Suku Anak Dalam lain pernah bolak-balik dari Jambi ke Jakarta sepanjang 2012-2013. Sebagian mereka bikin aksi ekstrem jalan kaki dari Jambi menuju ibukota bersama dengan para petani lainnya untuk protes konflik tanah berkepanjangan.

Nurman sempat tinggal di Dusun Tanah Menang, Kecamatan Bajubang, Batanghari namun kini harus berpindah-pindah karena konflik tersebut.



Masalah Suku Anak Dalam memang tak kunjung usai sejak 2012. Kelompok masyarakat adat maupun sebagian petani dari Jambi mulai disingkirkan dari kampung halaman mereka, karena ekspansi bisnis sawit, kertas hingga restorasi hutan.


Nurman pun mengirimkan berbagai macam surat protes: ke Gubernur, Menteri Kehutanan-yang belum melebur dengan Kementerian Lingkungan Hidup-hingga yang terahir, Presiden Joko Widodo.


Namun, usaha Suku Anak Dalam macam sia-sia.


Di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sawit sudah menjadi 'raja' tersendiri. Berdasarkan studi Greenomics Indonesia, kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan sepanjang 2004-2017 mencapai 2,4 juta hektare. Khusus sawit, porsinya bahkan mencapai 90 persen lebih.


"Lebih dari 2,2 juta hektare atau setara lebih 33 kali lipat luas DKI Jakarta," kata Vanda Mutia Dewi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia beberapa waktu lalu.

SBY sendiri memimpin pemerintahan selama dua periode yakni 2004-2009 serta 2009-2014. Di masa pemerintahannya, SBY menggaungkan konsep Trilogi Pembangunan: pro-poor, pro-growth hingga pro-growth.

Namun, cerita Suku Anak Dalam macam tak ada di dalamnya.

SBY saat memberikan keterangan pers. Dia menjabat Presiden selama dua periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014. (CNN Indonesia/Safir Makki).


Indonesia kini menjadi produsen terbesar minyak mentah sawit dengan total produksi mencapai 42 juta ton. Angka itu membuat Indonesia mengalahkan tetangganya: Malaysia dan Thailand. Lompatan produksi itu pun ditunjang peningkatan lahan sawit.

Studi terbaru TuK Indonesia menunjukkan area yang ditanami sawit sepanjang 2007-2017 meroket hingga 82 persen. Rinciannya, dari 6,8 juta ha pada 2007 melonjak jadi 12,3 juta ha pada 2017.

"Area hampir seluas Bali terus-menerus dikonversi menjadi perkebunan sawit," demikian TuK Indonesia.



Studi itu mengungkap 3,8 juta ha lahan sawit dari total lahan 12,3 juta ha yang ditanami, dikuasai 25 grup bisnis raksasa. Sebagian besar mereka masuk dalam kategori orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes dengan aset mencapai US$2-US$6 miliar.


Puluhan raja sawit itu punya konsesi tanah berskala puluhan sampai ratusan ribu hektare, yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Produksi minyak mentah sawit pun terbentang dari 16 ribu hinga 2 juta ton.


Di era SBY hingga Jokowi, sawit memang jadi komoditas andalan karena bikin ekonomi tumbuh.


Selama memimpin 10 tahun misalnya, pertumbuhan di era SBY sempat mencuat 6,2 persen pada 2010. Namun, sawit macam menjelma kutukan di kampung Nurman-rumah yang digusur hingga konflik tanah tak berkesudahan.


Kini, sedikitnya 1.769 konflik tanah meletus dalam 4 tahun terakhir selama pemerintahan Jokowi.


'Kutukan' Raja Sawit di Era SBY hingga Jokowi (EBG)Ilustrasi pekerja di perkebunan sawit. (Foto: CNN Indonesia/Agustiyanti)


Konflik Tanah Terbesar

Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan konflik terbesar tahun lalu datang dari perkebunan, terutama sawit, yang mencapai 144 kasus. Konflik itu didominasi antara warga dengan perusahaan perkebunan swasta.

Jambi sendiri masuk dalam sepuluh besar provinsi dengan luasan tanah yang didera konflik agraria, yakni 17.327 ha.

"Ketimbang menyelesaikannya," kata Sekjen KPA Dewi Kartika, "dalam banyak kesempatan, Presiden Jokowi selalu menekankan izin-izin di sektor perkebunan bukan lahir dari era pemerintahannya."

Namun, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) gara-gara sawit merupakan mitos.


Asosiasi pengusaha itu, mengutip data pengaduan Komnas HAM sepanjang 2011-2016, menegaskan pelbagai kasus yang masuk ke lembaga negara tersebut justru bukan berasal dari daerah sentra sawit.

Komnas HAM sebelumnya mencatat ada lima provinsi terbesar yang mengadukan kasus HAM sepanjang periode itu, yakni DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Barat.

"Daerah-daerah yang banyak pengaduan pelanggaran HAM," demikian Gapki dalam rilisnya, "sebagian besar bukanlah daerah utama perkebunan sawit."


Gapki juga membantah komoditas sawit penyebab konflik agraria atau turut menyebabkan kebakaran hutan dan lahan pada 2015 lalu. Sama dengan pelanggaran HAM, asosiasi itu menganggap hubungan sebab akibat tersebut merupakan mitos belaka.

Di balik persoalan itu, pamor minyak sawit justru terus meroket di era Jokowi. Presiden hingga para menteri terus menyerukan agar negara-negara Eropa tak termakan kampanye negatif soal kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.

"Ada kampanye tidak benar terhadap sawit," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution. "Padahal, sawit sangat berkaitan dengan kehidupan orang banyak."


"Masalah human rights sudah diselesaikan," kata Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan pada tahun lalu. "Jadi bukan issue lagi."

Namun ucapan sang menteri bisa jadi tak sepenuhnya tepat.




KPA mencatat 41 orang tewas akibat konflik agraria-di sektor sawit, tambang, hingga hutan-dalam 4 tahun terakhir. Selain itu, ada 546 orang yang diduga dianiaya, 51 orang tertembak hingga 900 lebih petani dikriminalisasi terkait dengan kasus tanah.


"Dibandingkan tahun sebelumnya," kata Sekjen KPA Dewi Kartika, "Terjadi peningkatan empat kali lipat luasan konflik agraria di sektor perkebunan."


"Kami akan memanggil perusahaan dan pihak terkait bulan depan," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. "Kasus itu berdampak pada 70 ribu orang Suku Anak Dalam dan petani Jambi."

'Kutukan' Raja Sawit di Era SBY hingga Jokowi (EBG)



Sertifikat Lahan


Jokowi sendiri punya cara untuk merampungkan masalah tersebut. Salah satunya, melalui pembagian sertifikat kepemilikan lahan. Pada Desember 2018, dia berkunjung ke Jambi untuk membagikan sertifikat tanah kepada 6 ribu warga.

Dia menyentil konflik, namun tak spesifik soal Suku Anak Dalam. "Setiap saya berkunjung, yang saya dengar, sengketa lahan, sengketa tanah, dan di mana-mana."

Jokowi memang 'membombardir' program bagi-bagi sertifikat tanah, termasuk di Jambi. Nurman pun sempat berharap solusi atas Suku Anak Dalam, ketika dirinya menyaksikan sosok presiden di kawasan Hutan Pinus pada Desember lalu.

Namun, jauh panggang dari api.



Kekecewaannya pun bertambah setelah menonton debat pertama soal HAM antara Jokowi-Ma'ruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada 17 Januari lalu. Diketahui, Partai Demokrat yang dipimpin SBY sendiri, telah memutuskan untuk memenangkan pasangan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

Dari Jambi, Nurman tak menemukan satu suara pun tentang persoalan HAM dan tanah dalam tayangan televisi saat itu. "Jika tak ada perhatian untuk Suku Anak Dalam," kata dia, "bisa jadi golput."
(asa)