JELANG DEBAT CAPRES

Debat Capres, Pukulan Impor Prabowo dan Jurus Proyek Jokowi

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Minggu, 17/02/2019 10:04 WIB
Debat Capres, Pukulan Impor Prabowo dan Jurus Proyek Jokowi Suasana debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Kamis (17/1). (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Debat Pemilihan Presiden 2019 akan memasuki putaran kedua pada Minggu (17/2) ini. Setelah pada putaran pertama, Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno beradu gagasan soal masalah hukum dan hak asasi manusia (HAM), dalam debat kedua, mereka akan bertarung ide soal energi, pangan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.

Debat diperkirakan akan berlangsung sengit. Kemungkinan akan ada isu panas yang mengemuka dalam debat tersebut. Isu antara lain berkaitan dengan kemandirian pangan dan fiskal.

Pengamat ekonomi pertanian dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah memperkirakan isu tersebut kemungkinan besar akan dimanfaatkan kubu Calon Presiden Prabowo Subianto untuk 'menghajar' lawannya Jokowi yang kebetulan petahana.


Maklum, berkaitan dengan isu pangan, Jokowi saat kampanye Pemilihan Presiden 2014 lalu berjanji kepada masyarakat bahwa kalau terpilih menjadi presiden, ia akan membawa Indonesia menjadi negara berswasembada pangan. Bahkan, secara tegas ia bertekad, swasembada pangan akan ia wujudkan dalam waktu tiga tahun.

Tapi, sampai dengan empat tahun memerintah, janji tersebut belum juga terwujud. Kebutuhan seperti; jagung, gula, garam, daging, dan beras sampai saat ini keran impornya masih dibuka.

Ambil contoh untuk beras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, impor beras tercatat pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2018 masih mencapai 4,57 juta ton.

"Tetap topik yang bisa dibahas adalah menagih janji swasembada Jokowi. Memang pembahasan akan berkutat di jagung, beras, dan daging, tapi mungkin juga ada pembahasan mengenai impor bahan pangan yang tidak bisa Indonesia produksi seperti gandum atau kedelai," jelas Rusli kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/2).

Selain impor, isu yang kemungkinan akan dibahas mengenai harga kebutuhan pokok. Mengutip data harga beras medium dari BPS dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga beras medium tercatat naik 39,41 persen sejak Januari 2015 hingga Januari 2018.

Kubu Prabowo diperkirakan juga akan 'menghajar' Jokowi dengan masalah pembengkakan utang pemerintah. Dalam empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, utang pemerintah melesat menjadi Rp4.396 triliun, naik hampir dua kali lipat jika dibandingkan akhir masa jabatan Presiden SBY yang masih Rp2.608 triliun.

Dari sisi Jokowi, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Ahmad Akbar Susanto meramal akan mempertahankan diri dengan melancarkan strategi auto-claim; membanggakan pembangunan infrastruktur. Maklum, pembangunan infrastruktur di era Jokowi memang terbilang cepat.

Dalam empat tahun, pemerintahannya berhasil menambah jumlah panjang jalan tol sebanyak 782 kilometer. Sebelumnya, pembangunan tol sepanjang 780 kilometer di Indonesia dicapai dalam waktu 40 tahun.

Selain menyelesaikan pembangunan tol, dalam waktu empat tahun Jokowi juga berhasil menggenjot pembangunan 3.387 kilometer jalan nasional termasuk di dalamnya jalan perbatasan, melaksanakan pembangunan 3,5 juta rumah yang masuk dalam Program Sejuta Rumah dan 865.389 hektare jaringan irigasi.

[Gambas:Video CNN]

Di era Jokowi juga, pembangunan sarana transportasi masal; MRT dan LRT mulai berjalan. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan Jokowi juga akan membanggakan prestasinya dalam pengambilalihan dua blok migas yang selama puluhan tahun kemarin dikuasai asing; Blok Rokan dan Blok Mahakam.

Ia kemungkinan besar juga akan membanggakan prestasinya dalam meningkatkan porsi kepemilikan saham Indonesia atas PT Freeport Indonesia dari 9 persen menjadi 51 persen yang berhasil dilaksanakan pemerintahannya pada akhir 2018 kemarin.

"Lalu kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga dari Sabang sampai Merauke, tentu itu nanti akan jadi amunisi bagi pihak petahana," jelas Mamit.

Serangan Balik

Hanya saja, Jokowi tetap perlu hati-hati. Sebab, ada kemungkinan Prabowo akan menyerang balik Jokowi dengan keberhasilan yang diklaimnya tersebut. Ada beberapa celah yang bisa ia manfaatkan untuk mematahkan klaim tersebut.

Salah satunya, realisasi Program 35 Ribu Megawatt (MW) yang tak tercapai hingga investasi dan lifting migas yang turun. Menurut BP Statistical Review, cadangan terbukti minyak Indonesia terus turun dari 11,6 miliar barel di 1980 menjadi hanya 3,2 miliar barel pada 2017.

Di sini, Prabowo diperkirakan akan memberi iming-iming eksplorasi yang lebih getol agar Indonesia bisa terbebas dari impor minyak, yang nantinya juga akan dilengkapi dengan defisit neraca migas sepanjang tahun lalu yang mencapai US$12,4 miliar.

Pernyataan itu akan dilanjutkan dengan janji Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk tidak menaikkan harga BBM kalau terpilih menjadi presiden nanti.

"Saya pikir kubu oposisi ini ke depan akan lebih membahas energi yang lebih murah. Baik itu BBM hingga listrik, ini yang akan dijual ke audience. Lalu eksplorasi turun lifting turun, ini pasti akan dibahas," imbuhnya.

Selain itu serangan balik juga berpotensi datang dari manfaat proyek infrastruktur yang dibangun Jokowi. Adapun masalah infrastruktur yang kemungkinan akan dibawa Prabowo ke meja debat; tarif tol hingga tarif Light Rail Transit (LRT) Palembang yang dianggap tinggi, serta peningkatan utang BUMN.

"Akan ada pergeseran debat mengenai operasional infrastruktur, dari yang tadinya sekadar 'jalan tol perlu dibangun atau tidak' menjadi 'jalan tol ini dibangun untuk siapa?' Kemudian juga akan ada debat mengenai dampak infrastruktur kepada ekonomi, di mana masing-masing calon tentu akan memegang indikatornya masing-masing," jelas Ahmad. (agt)