ANALISIS

Tanah-tanah 'Raksasa' di Seputar Prabowo dan Jokowi

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Selasa, 19/02/2019 15:29 WIB
Tanah-tanah 'Raksasa' di Seputar Prabowo dan Jokowi Capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon presiden 01 Joko Widodo (Jokowi) dalam debat calon presiden kedua yang digelar Minggu (17/1) 'membongkar' penguasaan lahan 'raksasa' calon Presiden 02 Prabowo Subianto. Jokowi menyatakan Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur seluas 220 ribu hektare, dan di Aceh Tengah sebesar 120 ribu hektare.

Menanggapi info yang dibeberkan Jokowi, Prabowo tidak membantah penguasaan tanah tersebut. Hanya saja, ia mengatakan penguasaan tidak dilakukan secara penuh, melainkan hanya dalam bentuk hak guna usaha (HGU).

Prabowo diketahui memang memiliki banyak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Dirangkum dari berbagai sumber, Prabowo disebut memiliki saham di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang industri kertas, kehutanan dan perkebunan, pertambangan, perikanan dan jasa profesional.


Di sektor perkebunan, Prabowo memegang saham di PT Tidar Kerinci Agung (TKA) yang didirikan Soemitro Djojohadikusumo, ayahanda Prabowo. Berdasarkan info yang dikutip dari prabowosubianto.info, Prabowo diketahui menjabat sebagai komisaris utama di perusahaan tersebut.


Melalui perusahaan yang berlokasi di Sawah Lunto-Sijunjung, Solok, Sumatera Barat dan Tebo, Jambi itu, Prabowo memiliki hak pengelolaan dan pengoperasian lahan seluas 28 ribu hektare selama 35 tahun. TKA telah mengembangkan perkebunan kelapa sawit seluas 16.048 hektare, dan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit serta fasilitas penunjangnya di area tersebut.

Selain TKA, Prabowo juga disebut ikut memiliki PT Tusam Hutani Lestari dan Tanjung Redeb Hutani. Sebagai informasi, PT Tusam berdiri pada 1993. Perusahaan tersebut merupakan patungan antara PT Inhutani (Persero) dan PT Alas Helau.

Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 556/Kpts-II/1997 tertanggal 1 September 1997, perusahaan tersebut mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil kayu hutan tanaman industri di Aceh seluas 97.300 hektare. Konsesi lahan yang dimiliki perusahaan tersebut berlaku hingga 2042. Sementara itu, PT Tanjung Redeb Hutani mengelola area perkebunan seluas 180 ribu hektare.

Di sektor industri kertas, Prabowo juga disebut memiliki saham di PT Kiani Kertas atau PT Kertas Nusantara. Perusahaan tersebut sebelumnya dimiliki Bob Hasan. Pada 2002, perusahaan tersebut dibeli Prabowo dengan pinjaman senilai Rp1,8 triliun yang didapatnya dari Bank Mandiri. Pabrik yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur tersebut memiliki luas area industri 223.500 hektare. 

[Gambas:Video CNN]

Terkait dengan Kertas Nusantara ini, politisi Partai Gerindra Habiburokhman kepada CNNIndonesia beberapa waktu lalu mengkonfirmasi bahwa Prabowo tidak punya kaitan dengan perusahaan tersebut. "Setahu saya, memang tidak ada nama perusahaan Pak Prabowo di situ," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman saat karyawan Perusahaan PT Kertas Nusantara yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan (SPKAHUT) melaporkan perusahaan tempat mereka bekerja ke Kementerian Tenaga Kerja. Laporan diajukan karena perusahaan tersebut tidak membayar gaji karyawan sejak 2014 lalu. 

Dalam kesempatan berbeda, Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf membenarkan bahwa Prabowo memiliki ribuan hektare lahan di wilayahnya. Namun, kata dia, lahan serta perusahaan disebut bermasalah.

"Sudah bermasalah. Pabrik KKA (Kertas Kraft Aceh) bermasalah, hutannya juga bermasalah. Banyak ditebang. Tahun pertama dan kedua (menjabat) kuhentikan, (lahan) yang lama-lama itu ditebang kok masih botak, akhirnya enggak ditanam lagi," ujar Irwandi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/2).

Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kepemilikan ribuan hektar lahan di Kalimantan oleh Prabowo telah sesuai aturan. Izin penggunaan lahan atas dasar Hak Guna Usaha (HGU) itu pun diteken JK saat masih menjabat sebagai wakil presiden pada tahun 2004.


"Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai UU, sesuai aturan, apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (19/2).

JK mengatakan lahan itu awalnya berada di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lantaran mengalami kredit macet di PT Bank Mandiri (Persero). Prabowo kemudian mendatangi JK untuk membeli lahan tersebut. JK akhirnya mengizinkan pembelian lahan dengan syarat pembayaran dilakukan secara tunai senilai US$ 150 juta.

"Datang Pak Prabowo mau beli. Saya tanya 'you beli tapi cash, tidak boleh utang'. Dijawab 'siap'. Dia akan beli dengan cash, dibelilah itu. Jadi itu hak," katanya.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean mengatakan Prabowo sebenarnya tidak menguasai lahan di Kalimantan dan Aceh secara langsung. Hanya saja Prabowo, kata Ferdinand, merupakan salah satu pemilik dari perusahaan di sana.

Alhasil, kata Ferdinand, secara hukum lahan itu tidak dikuasai oleh Prabowo pribadi melainkan melalui perusahaan. Dia juga meyakinkan bahwa Prabowo siap untuk mengembalikan penguasaan lahan tersebut kepada negara.

"Jadi yang berikat secara hukum kepada pemerintah dan negara adalah badan usaha," kata Ferdinad kepada CNNIndonesia.com.


Lahan berstatus HGU merupakan milik badan usaha, sehingga data tersebut tidak diikutsertakan ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN hanya mencatat aset berupa lahan yang dimiliki secara pribadi.

Berdasarkan data LHKPN pada 2018, Prabowo tercatat memiliki harta berupa tanah seluas 25,92 ha yang tersebar di beberapa lokasi, antara lain tanah di Jakarta Selatan seluas 0,84 ha dan 0,08 ha, serta tanah di wilayah Bogor masing-maisng seluas 18 ha, 4,89 ha, 1 ha, 0,89 ha, 0,21 ha, dan 0,006 ha.

Tak hanya Prabowo, Jokowi juga diketahui memiliki lahan pribadi seluas 2,75 ha. Berdasarkan data LHKPN, lokasi lahan pribadi yang dimiliki Jokowi tersebar di 20 titik.

Tercatat, enam bidang tanah dan bangunan dimilikinya di Kota Solo, empat bidang tanah dan bangunan dimiliki di Sukoharjo, tiga bidang tanah dan bangunan di Karanganyar, tiga bidang tanah dan bangunan di Sragen, tiga bidang tanah dan bangunan di Boyolali, dan satu bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan.

Jokowi diketahui tak bersentuhan dengan industri perkebunan atau pertambangan, meski usaha mebel miliknya tentu membutuhkan bahan baku dari sektor kehutanan. Di lingkaran Jokowi, orang kepercayaannya yang bergelut di industri serupa dengan Prabowo ialah Luhut Binsar Panjaitan. 


Pria yang menjabat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman itu diketahui menggeluti usaha bidang pertambangan dan perkebunan melalui grup usaha PT Toba Sejahtra. Korporasi tersebut menaungi sejumlah anak usaha yang bergerak di bidang energi, kelistrikan pertambangan, properti, industri, minyak dan gas, serta perkebunan dan hutan tanaman industri.

Luhut memiliki kepemilikan saham mencapai 99,9 persen di perusahaan yang terbentuk pada 2004 tersebut. Namun Luhut melepas 90 persen kepemilikan sahamnya pada Oktober 2017, hingga akhirnya hanya tersisa 9,9 persen.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional, Ace Hasan Syadzily enggan berkomentar banyak terkait penguasaan lahan oleh perusahaan yang didirikan Luhut itu. Menurut dia jika suatu badan usaha telah memperoleh izin penguasaan lahan, maka tinggal dilaksanakan saja sesuai kontraknya.

"Kan kalau Pak Luhut itu kebijakan masa lalu, sebagai seorang pengusaha silakan saja, tapi kan 15 ribu berbeda dengan 300 ribu," ucap Ace.


Berdasarkan data laporan keuangan, emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham TOBA itu memiliki 10 anak usaha.

Sebanyak tiga perusahaan bergerak bidang pertambangan batu bara, yakni PT Adimitra Baratama Nusantara, PT Trisensa Mineral Utama, dan PT Indomining. Dua perusahaan di bidang perdagangan batu bara yakni PT Adimitra Baratama, dan Adimitra Resources Pte. Ltd.

Selain itu, dua produsen pembangkit listrik, yaitu mandiri PT Gorontalo Listrik Perdana dan PT Minahasa Cahaya Lestari. Sisanya, perusahaan investasi batu bara PT Toba Bumi Energi, investasi bidang kelistrikan PT Toba Bara Energi, dan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Perkebunan Kaltim Utama.

[Gambas:Video CNN] (agt/lav)