KEIN: Program Rumah Rakyat Harus Dilanjutkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komite Ekonomi dan Industri Nasional terus mendorong arah kebijakan pemerintah untuk menyediakan rumah rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebagai wujud keberpihakan negara.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan negara telah hadir untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan porsi fokus pembangunan yang lebih besar melalui program satu juta rumah rakyat.

"Apa yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo telah sesuai dengan para pendiri bangsa. Seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta orang akan merasa hidupnya berbahagia salah satunya jika ada rumah tempat kediamannya yang memberikan cahaya hidup," ujarnya dalam Rembuk Nasional Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Kabinet 2019-2024, Selasa (5/3).

Kendati demikian, lanjut Arif, masih terdapat banyak tantangan dalam menyediakan tempat tinggal bagi MBR. Mulai dari peningkatan jumlah penduduk, ketersediaan lahan, regulasi, sumber pendanaan, stakeholder yang terlibat hingga angka backlog yang masih tinggi.

"Dengan begitu masih banyak yang harus terus diupayakan untuk bisa memberikan tempat tinggal yang layak guna menciptakan warga yang bahagia," ucapnya.

Arif menjelaskan dalam kebijakan pembangunan rumah rakyat, pemerintah telah melakukan "Indonesia sentris" melalui pembangunan rumah yang merata, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa akan tetapi juga hingga ke wilayah Timur Indonesia.

Selain fokus pada pemerataan, pemerintah juga terus memperbanyak strategi untuk menyediakan hunian bagi MBR, baik dari sisi penyediaan lahan, pembiayaan, perbaikan aturan, hingga menguatkan komitmen dengan pemerintahan daerah.

"Pemerintah terus berupaya menyediakan hunian bagi MBR. Bahkan pemerintah sudah memiliki program rumah bagi MBR dengan DP [down payment] sebesar satu persen, yang tentunya akan sangat meringankan dan membantu mewujudkan untuk memiliki rumah," jelas Arif.

Ke depannya, sambung Arif, Presiden Jowo Widodo akan terus memperluas akses perumahan dan bedah rumah bagi 5 juta MBR, buruh, ASN, prajurit TNI dan anggota Polri.

Selain itu, Presiden juga akan mengembangkan infrastruktur perumahan, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik dan pengelolaan limbah/sampah.

"Sehingga apa yang telah diupayakan pada saat ini ada baiknya untuk tetap diteruskan," tutup Arif.