Aturan Pajak Mobil Mewah Ramah Rampung Pertengahan Tahun

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait aturan baru Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor dapat terbit pada semester I 2019. Beleid tersebut akan menjadi aturan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kendaraan Listrik yang saat ini masih diharmonisasi oleh pemerintah.

"Segera (terbit). Sesudah konsultasi (dengan Komisi XI) kan bisa dirilis. Semester I 2019," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto usai menghadiri Rapat Konsultasi bersama Komisi XI di Gedung DPR, Senin (11/3).

Dalam aturan baru tersebut, pemerintah memberikan insentif tarif PPnBM yang rendah bagi kendaraan dengan emisi karbon rendah, hingga nol persen. Hal itu dilakukan agar bisa meningkatkan produksi kendaraan ramah lingkungan di dalam negeri.

"Dalam aturan turun Perpres (Perpres mobil listrik) akan diberikan fasilitas fiskal untuk industri otomatif yang berbasiskan emisi meski pun masih mempertimbangkan kesetaraan dengan CC (kapasitas mesin)," ujar Airlangga.

Lihat juga: Sri Mulyani Bakal Pangkas Pajak Mobil Mewah Ramah Lingkungan

Pemerintah memberikan waktu penyesuaian bagi industri dan akan memberlakukan aturan baru pada 2021. Airlangga memastikan industri dalam negeri siap untuk menyesuaikan teknologinya demi mendapatkan fasilitas fiskal mobil listrik.

"Mereka (pelaku industri) minta dua tahun. Semuanya. Produsen yang eksisting sudah komitmen dari Jepang, dari Eropa, dan dari yang lain. Namanya nanti, pp-nya kan belum keluar," ujarnya.

Airlangga mengungkapkan perubahan PPnBM kendaraan bermotor penting untuk meningkatkan industrialisasi di sektor kendaraan bermotor. Selain dapat meningkatkan produksi dan ekspor kendaraan listrik, kebijakan ini juga bisa mendorong ekspor sedan yang potensi pasarnya besar. Selama ini, ekspor otomotif Indonesia masih didominasi jenis MPV.

Dalam aturan baru, pemerintah tak lagi membedakan jenis kendaraan sedan dan non sedan dalam perhitungan tarif PPnBM. Namun, perhitungan berdasarkan emisi karbon yang dikeluarkan. Semakin sedikit emisi karbon yang dikeluarkan maka semakin rendah tarif PPnBM.

"Dengan kebijakan ke harmonisasi PPnBM, kami bisa menyederhanakan prosedur dan bisa mendorong produksi sedan karena merupakan pasar terbesar ekspor," ujarnya.

Lihat juga: Asosiasi e-Commerce Minta DJP Pungut Pajak Pedagang di Medsos

(sfr/agt)