Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengungkapkan anggaran kesehatan Indonesia tidak pernah melebihi 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah anggaran tersebut cenderung kecil jika dibandingkan dengan negara lain.
Ambil contoh, Thailand yang anggarannya mencapai 3,2 persen dari PDB. "Para cawapres ini langsung fokus pada isu mikro tanpa membicarakan isu makro terkait dengan komitmen negara di bidang kesehatan," katanya, Senin (18/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itu, Teguh memandang mustahil dengan anggaran yang kecil dan jumlah peserta yang besar bisa mendapatkan hasil pelayanan kesehatan yang optimal. "Kalau ingin punya JKN yang akses layanannya berkualitas bukan hanya sekadar memberikan layanan, maka komitmen ini harus dinaikkan. Tidak jauh-jauh sampai 3 persen, dua kali lipat dari sekarang saja sudah cukup," ujarnya.
Untuk diketahui, pemerintah menaikkan alokasi anggaran kesehatan tiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada 2014 anggaran kesehatan sebesar Rp59,7 triliun.
Lalu naik 16,1 persen menjadi Rp69,3 triliun pada 2015. Selanjutnya tahun 2016 anggaran kesehatan mencapai Rp91,4 triliun atau naik 38,7 persen dan naik tipis 1,1 persen pada 2017 menjadi Rp92,4 triliun.
Tahun lalu, alokasi anggaran kesehatan mencapai Rp107,4 triliun atau naik 16,2 persen. Tahun ini pemerintah kembali mengerek dana kesehatan menjadi Rp123,1 triliun atau naik 14,8 persen.
[Gambas:Video CNN]
(ulf/agt)