Mau Diresmikan Jokowi, Sertifikasi Sarana MRT Belum Beres

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal meresmikan pengoperasian Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT) Jakarta pada 24 Maret 2019 mendatang atau lima hari ke depan. Meski begitu, proses sertifikasi sarana dan prasarana moda transportasi massal terbaru di ibu kota itu ternyata belum juga rampung sepenuhnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini masih ada beberapa sarana dan prasarana dalam rangkaian MRT Jakarta yang belum tersertifikasi. Padahal, MRT sudah diuji coba untuk publiksejak 12 Maret lalu.

"Sertifikasi sementara sudah bisa, tapi ada satu dua minor yang kami harapkan selesai sebelum tanggal 1 April 2019. Kami lagi membuat evaluasi dan mengeluarkan sertifikasinya," ucap Budi Karya di Stasiun MRT Lebak Bulus, Selasa (19/3).

Menurutnya, sertifikasi sarana dan prasarana masih belum rampung sepenuhnya karena ada beberapa fasilitas yang sedang diperbaiki. Hal ini membuat beberapa fasilitas tersebut tidak diaktifkan pada masa uji coba publik saat ini yang berlangsung dari 12-24 Maret 2019.

Lihat juga: Perlu Racik Strategi agar MRT Bisa Cepat Dulang Untung

Sebelumnya, Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar menargetkan proses sertifikasi sarana dan prasarana kelar pada 15 Maret lalu. Sayangnya, target tersebut harus mundur.

Namun ia mengklaim tingkat kesiapan berbagai sarana dan prasarana penunjang operasi sudah rampung hingga 99,06 persen per 12 Maret lalu. Kendati begitu, proses uji coba publik sudah dilangsungkan oleh MRT Jakarta.

Pada uji coba publik ini, perusahaan membuka pendaftaran uji coba bagi masyarakat dengan jumlah penumpang sekitar 4.000-28.800 penumpang. Namun, jumlah ketersediaan slot bagi penumpang uji coba publik terbatas hanya pada pukul 08.00-16.00 WIB.

Sementara pengoperasian baru akan diresmikan pada 24 Maret 2019. Sedangkan pengoperasian secara komersial baru dilakukan pada 1 April 2019.  Kendati sudah melakukan uji coba publik, namun belum ada tarif perjalanan yang resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

[Gambas:Video CNN]

(uli/agt)