Diskriminasi Sawit, Petani Minta Pemerintah Perbaiki Diri

Jakarta, CNN Indonesia -- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik sikap pemerintah yang terlalu reaktif terhadap rencana Uni Eropa untuk menghentikan pembelian Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis kelapa sawit. Salah satunya, wacana untuk membawa persoalan diskriminasi sawit ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Itu pilihan negara untuk menggugat ke WTO tetapi, kalau pikiran petani kelapa sawit, perlu mempertimbangkan aksi-aksi dalam negeri," ujar Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto melalui keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (22/3).

Menurut Mansuetus, pemerintah seharusnya memperbaiki tata kelola sawit dalam negeri terlebih dahulu sebelum reaktif dengan rencana Uni Eropa tersebut. Pihaknya menilai pemerintah masih lamban dalam memperbaiki tata kelola petani kelapa sawit.

Kelambanan tersebut bisa dilihat dari moratorium pembukaan lahan dan peningkatan produktivitas yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018.

Lihat juga: Jangan Main Ancam Lawan Uni Eropa soal Sawit

"Tata kelola diperbaiki khususnya petani kecil. Apa visi negara ke depan untuk koperasi-koperasi rakyat di perkebunan. Jangan lagi ada izin baru, karena kita akan menghadapi kelebihan produksi. Kalau over produksi harapannya adalah pasar dalam negeri dan itu sangat terbatas. Risikonya adalah petani kelapa sawit," ujarnya.

Mansuetus mengatakan ada satu cara memperbaiki tata kelola sawit dalam negeri; meningkatkan keterlibatan petani atau koperasi petani sebagai bagian dari rantai pasok program campuran biodiosel dengan porsi 30 persen (B30). Selama ini, SPKS menilai program biodiesel hanya dimonopoli industri.

Selain itu, permasalahan penjualan kelapa sawit ke tengkulak juga belum teratasi. Menurut Mansuetus, harus ada ambang batas penetapan harga ke depan. Jangan sampai harga tertekan hingga ke bawah Rp1.000 per kilogram saat terjadi gejolak harga.

Lihat juga: INFOGRAFIS: Duel RI vs Uni Eropa Gara-gara Sawit

"Kurang lebih 30 persen petani swadaya Indonesia menjual ke tengkulak. Harganya lebih rendah dari ketetapan tim penetapan harga. Ini tidak pernah ditata dan diperhatikan," ujarnya.

Dalam hal pembangunan kelembagaan petani sawit, pemerintah juga belum melakukan pembinaan, termasuk mendorong alih teknologi.

Pemerintah, lanjut Mansuetus, juga belum mengambil tindakan konkrit untuk menyelesaikan masalah legalitas atas petani yang berada dalam kawasan. "Tumpang tindih kawasan di mana sebagian lahan petani masuk dalam Hak Guna Usaha. Ini membuat konflik," jelasnya.

Skema penyelesaian konflik kemitraan antara petani dan perusahaan juga masih belum optimal. Ke depan, SPKS menilai Uni Eropa sebaiknya membeli dari petani sawit yang tidak melakukan deforestasi dan mereka yang mampu memproteksi hutan dan High carbon stoke (HCS) dan High Conservation Value (HCV).

Untuk itu, SPKS siap bekerja sama untuk menyediakan produk yang bukan berasal dari deforestasi.

[Gambas:Video CNN]


(sfr/agt)