Tiket Pesawat Mahal, Komunitas Konsumen Somasi Menhub Budi

Jakarta, CNN Indonesia -- Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) melayangkan surat teguran atau somasi kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Rabu (27/3), terkait tarif tiket pesawat yang mahal.

Ketua KKI Dr. David Tobing mengatakan harga tiket pesawat yang mahal saat ini merupakan dampak dari regulasi yang diterbitkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tentang tarif.

Beleid yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Hal ini mencakup formula penentuan tarif atas dan tarif bawah.

"Formula penentuan tarif tersebut memberi kebebasan bagi maskapai untuk menentukan tarif yang dirasakan sangat mahal akhir-akhir ini," ungkap David dalam keterangan tertulis, Rabu (27/3).

Lihat juga: MRT Dinilai Cuma Beri Alternatif Waktu Tunggu dan Kenyamanan

Menurut David, Menteri Perhubungan Budi Karya seharusnya tidak hanya mengimbau maskapai untuk menurunkan tarif, tetapi juga mengubah formula tarif secara langsung agar harga tiket bisa turun. Intinya, kementerian perlu mengubah batas atas tarif sehingga bisa menekan harga menjadi lebih rendah.

Kalau regulasi tidak diubah, maka maskapai akan mengatakan harga tiket pesawat saat ini masih sesuai dengan aturan. Maskapai akan berdalih bahwa dirinya sudah mengacu pada tarif batas atas yang diatur di dalamnya.

"ini kan jelas regulasinya memfasilitasi harga tiket yang mahal, jadi yah diubah dong regulasinya," tegas David.

Lihat juga: Menhub Yakin MRT Tak Bakal Sepi Penumpang seperti Palembang

Dalam kesempatan tersebut, David juga mengungkapkan pihaknya mendukung langkah Kementerian Koordinator Kemaritiman untuk memecahkan permasalahan tiket ini.

untuk itu, KKI mendesak Menteri Perhubungan lebih serius mengambil tindakan nyata mengatasi mahalnya harga tiket. Menurut dia, saat ini terlihat ada tindakan pembiaran yang dilakukan Menteri Perhubungan.

"Apabila tidak ada tindakan nyata dari Menteri Perhubungan dalam mengatasi permasalahan ini, maka KKI akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Menteri Perhubungan," tegas David.

CNNIndonesia.com telah berupaya meminta tanggapan kepada Kementerian Perhubungan. Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak Kementerian Perhubungan belum memberi tanggapan.

[Gambas:Video CNN] (lav/bir)