KPPU Sebut Dugaan Kartel Tak Hambat Impor Bawang Putih

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan impor bawang putih yang hingga kini belum dilaksanakan oleh Perum Bulog bukan lantaran terganjal dugaan kartel yang saat ini tengah diteliti lembaga tersebut.

Juru Bicara sekaligus Anggota Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan berdasarkan informasi yang diterima lembaganya dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), kedua kementerian teknis itu memang masih perlu waktu untuk mengkaji rekomendasi dan izin impor bagi Bulog.

Dari sisi Kementan, katanya, kementerian masih perlu waktu untuk melakukan verifikasi terhadap status tanam bawang putih yang dilakukan para perusahaan swasta. Hal ini perlu dilakukan agar perusahaan swasta bisa mendapat rekomendasi izin impor dari Kementan. Bila izin impor diberikan, maka perusahaan swasta ini yang bakal melakukan impor, bukan Bulog.

Lihat juga: KPPU: Holding BUMN Penerbangan Rentan Berujung Kartel

Lebih lanjut, belum rampungnya proses verifikasi membuat Kementan belum memberikan rekomendasi kepada Kemendag selaku kementerian teknis pemberi izin impor.

"Kami sudah minta keterangan keduanya, katanya ada soal keterlambatan (verifikasi) dari Kementan terkait 5 persen volume tanam (dari perusahaan swasta yang boleh impor)," ucap Guntur di kantornya, Senin (8/4).

Guntur mengaku pihaknya saat ini masih mengusut dugaan kartel atau persaingan usaha yang tak sehat. Dugaan tersebut muncul lantaran Bulog mendapat keistimewaan impor tanpa harus melaksanakan kewajiban tanam di dalam negeri.

Lihat juga: Menko Darmin Sebut Impor Bawang Putih Tunggu Izin Mendag

"Ini masih kami lihat. Tapi kami tekankan, KPPU bukan melihat boleh atau tidaknya impor, tapi lebih ke perlakuan kepada seluruh pelaku usaha untuk bersaing sehat," ujarnya.

Sementara Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan menjelaskan hingga saat ini belum ada kepastian batal atau tidaknya rencana impor bawang putih oleh Bulog. Sebab, kementeriannya masih menunggu kepastian dari para pejabat terkait dari masing-masing kementerian yang bersangkutan.

"Masih menunggu kepastian pimpinan," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com. (uli/agi)