ANALISIS

Program Kartu Jokowi Paling Mudah Direalisasikan

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Kamis, 18/04/2019 19:48 WIB
Program Kartu Jokowi Paling Mudah Direalisasikan Janji Jokowi merilis KIP Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja dinilai paling mudah direalisasikan jika resmi terpilih kembali sebagai presiden. (Agus Suparto/Fotografer Pribadi Jokowi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah lembaga survei perhitungan cepat alias quick count mengunggulkan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Namun, hasil perhitungan resmi baru akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang.

Meski begitu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai sinyal kemenangan ini bisa menjadi awal bagi Jokowi mulai memantapkan strategi guna mewujudkan janji-janjinya saat kampanye.

Sebagai permulaan, menurut dia, Jokowi bisa merilis Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja. Menurut Piter, ketiga kartu itu bisa segera diluncurkan karena cukup mudah direalisasikan.


Konsep kartu-kartu itu, menurut dia, sebenarnya sama saja dengan KIP dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang sebelumnya sudah digulirkan. Selain itu, ketiga kartu ini merupakan program Jokowi yang paling dinanti karena langsung menyasar masyarakat.

"Tiga kartu ini bukan barang baru, nama saja yang baru, esensinya sama, dan itu sudah dilakukan. Jadi seharusnya bisa cepat diluncurkan. Toh, KIP dan KIS sudah jalan," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/4).

Selain itu, beberapa janji Jokowi yang bisa direalisasikan dalam jangka pendek, yaitu merealisasikan dana operasional kepada kepala desa, menaikkan anggaran dana desa, dan memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) murah bagi milenial.


"Toh, beberapa program itu sekarang sudah mulai dikaji oleh masing-masing kementerian teknis. Misalnya, KPR bagi milenial, itu sudah lama diinginkan oleh Kementerian PUPR juga," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga bisa segera mewujudkan janji revisi peraturan pemerintah terkait pengupahan dan penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

"Persoalan yang menyangkut persetujuan DPR pun sebenarnya bisa cepat dilakukan karena partai pendukung Jokowi juga banyak di sana. Tinggal masalah keseriusan menggodoknya saja," ungkapnya.

Kendati demikian, menurut dia, ketersediaan anggaran bakal menjadi tantangan utama bagi Jokowi untuk merealisasikan program-program tersebut. Pasanya, anggaran yang dibutuhkan tak sedikit, sementara pertumbuhan penerimaan negara beberapa tahun terakhir sulit melaju kencang.

Penerimaan pajak misalnya, menurut dia, pertumbuhannya terhambat oleh rasio pembayar pajak di Indonesia masih terbatas. Sementara rencama perluasan basis penerimaan negara bukan pajak masih belum menunjukkan hasil.

Buktinya, rencana pemerintah memungut cukai plastik yang sudah masuk target penerimaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 hingga kini belum terealisasi. Kebijakannya bahkan belum disepakati dengan DPR.


"Tantangannya, bagaimana pemerintah nanti bisa membiayai semua ini apalagi belum ada kejelasan sumber dana. Cara paling cepat ya utang mau tidak mau, toh itu bukan sesuatu yang haram," ujarnya.

Piter menilai penggunaan utang sebenarnya sah-sah saja. Namun, utang pemerintah belakangan menjadi isu sensitif di masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan pengertian kepada masyarakat terkait penggunaan utang tersebut.

Selain itu, penggunaan utang tetap harus dikelola sesuai prioritas dan hati-hati. Jangan sampai, penarikan utang jadi berlebihan hanya karena alasan pembangunan.

Bila sudah mampu memenuhi janji-janji jangka pendek, menurut dia, Jokowi bisa bergeser fokus ke program-program yang berjangka menengah dan panjang. Misalnya, menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Tak ketinggalan, melanjutkan pembangunan infrastruktur, seperti kereta api Trans Kalimantan hingga menargetkan campuran bahan bakar nabati dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) mencapai 100 persen. Menurut Piter, program-program itu masuk skema jangka menengah-panjang karena proses dan hasilnya membutuhkan waktu.

Ia menjelaskan program peningkatan kualitas SDM membutuhkan beberapa program pendukung, seperti vokasional, Balai Latihan Kerja (BLK), hingga KIP kuliah. Sementara untuk mencapai target percampuran 100 persen bahan bakar nabati ke BBM, pemerintah harus lebih dulu menyiapkan industri pendukung.

"Sebelum itu semua, perlu langkah-langkah tepat agar aliran investasi bisa ditingkatkan. Hal itu perlu kelanjutan reformasi struktural dan perbaikan indikator ekonomi agar investor tertarik," katanya.


Sementara terkait infrastruktur, Piter melihat hal tersebut masih perlu dilakukan Jokowi. Meski banyak membangun dalam lima tahun terakhir, menurut dia, Indonesia masih kalah dari negara-negara tetangga dalam hal pemenuhan infrastruktur yang bisa menopang kinerja industri dan perekonomian masyarakat. "Itu hal yang tidak bisa berhenti dan dipisahkan," imbuhnya.

Di luar seluruh janji itu yang telah diucapkan, Piter mengatakan ada satu hal yang perlu juga dilakukan Jokowi, yaitu memperbaiki struktur ekonomi Indonesia. Struktur ekonomi saat ini membuat Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas.

Padahal, seharusnya Indonesia mulai membangun industri, sehingga neraca pembayaran didominasi oleh transaksi pembayaran jasa, bukan hanya pembayaran atas transaksi perdagangan komoditas. "Bila perbaikan struktur ekonomi dilakukan, maka dampaknya bisa ke pertumbuhan ekonomi dan indikator-indikator ekonomi lainnya," tuturnya.

Sementara Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai Jokowi harus memulai strategi guna mewujudkan janji-janji kampanyenya dari pedoman yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

"Tujuannya, agar janji kampanye mana yang mendukung program lain di RPJMN bisa dilakukan disinergikan, sehingga hasilnya lebih cepat dan berdampak. Kajian ini pun sebenarnya kan sudah dilakukan oleh Bappenas sejak pemerintahan saat ini, jadi sinkron," ungkapnya.

Namun senada dengan Piter, Lana melihat berbagai janji kartu menjadi salah satu yang harus segera direalisasikan, khususnya KIP Kuliah dan Kartu Prakerja. "Ini akan jadi fondasi pembangunan SDM, meski hasilnya tidak bisa instan, juga program-program lain di tema ini, seperti BLK," katanya.

Kemudian, Kartu Sembako Murah juga harus segera dilakukan karena terbukti bisa menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Sementara terkait infrastruktur, Lana melihat Jokowi perlu menggunakan skema prioritas.

[Gambas:Video CNN]

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang harus dilakukan pada periode kedua adalah berbagai infrastruktur yang bisa menunjang pengembangan industri di Pulau Sumatera.

"Makanya terlihat, hasil Pemilu, Jokowi tidak unggul di Sumatera, karena masyarakat di sana masih belum merasakan dampak besar pembangunan infrastruktur. Ini bisa dikejar dengan percepatan pembangunan Trans Sumatera, lalu dilanjutkan dengan bangun industri di sana, khususnya hilirisasi perkebunan," terangnya.

Secara keseluruhan, Lana memandang tagihan janji kampanye Jokowi memang seharusnya dilakukan pada akhir masa kepemimpinannya nanti. "Karena ekonomi tidak bisa sekarang minta, hasilnya langsung terasa, semua butuh proses," pungkasnya.

Tak Perlu Tim Transisi
Di sisi lain, Piter menilai Jokowi tak perlu membentuk tim transisi untuk melanjutkan kepemimpinan bila benar-benar memenangkan pilpres 2019. Sebab, sejumlah program yang digagas sejatinya tidak jauh berbeda dengan kepemimpinan pada lima tahun belakangan.


Selain itu, Jokowi merupakan calon presiden petahana sehingga dianggap tinggal melanjutkan program pembangunan yang sudah dirancang. "Toh, dulu pernah dibuat tim transisi pun tidak efektif, lebih baik itu tidak perlu dibuat, asal begitu kabinet terbentuk, para menteri siap langsung kerja," ucapnya.

Menurut Piter, ketimbang membuat tim transisi, Jokowi lebih baik memikirkan calon-calon nama yang bakal didapuk menjadi menteri di kabinet baru nanti, khususnya di bidang ekonomi. Bagi Piter, kinerja para menteri ekonomi tidak cukup memuaskan pada periode kepemimpinan saat ini.

Hal ini, katanya, terlihat dari ketidakmampuan para menteri untuk mewujudkan 'mimpi' Jokowi untuk menggenggam raihan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Sepanjang pemerintahan Jokowi pada 2014-2019, perekonomian Tanah Air hanya tumbuh di kisaran 5 persen.

"Padahal kalau bisa 7 persen, kenapa tidak 7 persen? Kabinet saat ini cerminan dari 'pelatih bagus, tapi pemainnya tidak', jadi semoga pemainnya dipilah-pilah lagi ke depan karena performa semua kementerian kurang, termasuk kementerian keuangan sekalipun," pungkasnya. (agi)