Pemerintah Targetkan Kemiskinan di Bawah 9 Persen pada 2020

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan bisa berada di bawah 9 persen pada 2020 mendatang. Target tersebut sejatinya tak jauh berbeda dengan tahun ini yang berada di rentang 8,5-9,5 persen.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan pemerintah memasang target yang cenderung sama karena fokus perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) tidak bisa dilakukan dengan cepat. Namun, untuk mengejar target tersebut, berbagai program telah dijalankan sejak tahun ini.

"Asumsinya sudah menuju titik, tapi asumsi finalnya kami sampaikan saat pengajuan Nota Keuangan. Tapi basisnya adalah pendidikan dan kesehatan, setidaknya harus terukur di salah satu itu," ucap Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/4).

Bambang menjelaskan perbaikan kualitas SDM dari sisi pendidikan masih akan dimaksimalkan dengan program pendidikan vokasional. Ia mengatakan program tersebut akan diperluas agar orientasinya tidak hanya pada pendidikan, namun juga pelatihan di dunia kerja.

Lihat juga: Nasib Ekonomi Jika Jokowi-Ma'ruf Amin Terpilih Pilpres

"Keduanya harus jalan karena satu bicara demand (permintaan dari dunia usaha), yang satu bicara supply (penawaran dari dunia kerja)," terangnya.

Sementara dari sisi kesehatan, mantan menteri keuangan itu mengatakan pemerintah masih akan fokus ke berbagai program perlindungan sosial dan bantuan sosial. "Karena kami harus mengurai kemiskinan dari sisi ini," imbuhnya.

Di sisi lain, Bambang bilang pemerintah juga akan mengandalkan beberapa pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan kualitas SDM. Misalnya, membangun infrastruktur dasar, seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sumber air bersih, sanitasi, hingga irigasi.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menambahkan, perbaikan kualitas SDM juga akan dilakukan dengan menggandeng sektor industri. Agar keinginan tersebut bisa terwujud pemerintah akan memaksimalkan pemberian insentif pajak bagi pelaku dunia usaha yang berkontribusi pada peningkatan keterampilan tenaga kerja Indonesia.

"Kami akan libatkan swasta dalam investasi SDM secara masif, dengan super tax deduction. Dengan begitu, partisipasi sektor swasta untuk investasi SDM bisa digenjot, sehingga dana (APBN) tidak harus keluar terlalu banyak," terangnya.

[Gambas:Video CNN] (uli/agt)