Divestasi Freeport, BUMD Papua Belum Juga Terbentuk

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum menyebut pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua untuk menyerap 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) masih memerlukan beberapa diskusi lanjutan.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada kemajuan dari pertemuan terakhir di Bali beberapa waktu lalu. Beberapa pihak, seperti Bupati Mimika dan Gubernur Papua, disebut hadir dalam diskusi tersebut.

"Ada kemajuan, tapi perlu satu sampai dua rapat lagi untuk finalisasi," ujarnya, Selasa (23/4).

Ia menegaskan target pembentukan BUMD Papua tetap tahun ini. Namun, ia enggan menyebut pasti bulan apa badan usaha itu akan terealisasi. "Usahakan secepatnya," imbuh Budi.

Lihat juga: Jokowi Akui Ada BUMN Salah Kelola

Nantinya, Gubernur Papua akan menemui langsung manajemen Freeport Indonesia untuk memproses finalisasi pembentukan BUMD. Namun demikian, belum ada kepastian kapan pertemuan dilakukan.

"Mohon doa restu. (Finalisasi) ya harusnya tahun ini," terang dia.

Secara terpisah, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno mengatakan pihaknya menanti keputusan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Sementara, dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika sudah menyetujui pembentukan BUMD. "(Pembentukan) harus tahun inilah. Pemkab kan sudah selesai," kata.

[Gambas:Video CNN]

Menurutnya, keputusan pemberian jumlah saham tak ada yang berubah. Pemerintah Papua akan diberikan 10 persen dari total saham yang dimiliki pemerintah Indonesia melalui Inalum sebesar 51,23 persen.

Dari total itu akan dibagi lagi untuk Pemprov dan Pemkab. Dalam hal ini, Pemprov hanya akan mendapatkan 3 persen dan Pemkab 7 persen. (aud/bir)