Jokowi Ingin Pemindahan Ibu Kota Tak Gunakan APBN

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke daerah lain nantinya tak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jokowi mengaku sudah berbicara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait anggaran pemindahan ibu kota.

"Saya sampaikan kepada menteri keuangan, bahwa kami berharap tidak membebani APBN," kata Jokowi dalam acara buka puasa bersama dengan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5).

Jokowi mengaku sudah menerima laporan mengenai besaran anggaran yang digunakan untuk memindahkan ibu kota ke wilayah lain. Mantan wali kota Solo itu menyebut tak masalah dengan besaran anggaran tersebut asal tak dikerjakan dalam satu tahun.

"Artinya juga anggaran kita siap untuk menjalani," ujarnya.

Lihat juga: Pemindahan Ibu Kota, Bappenas Usul Bentuk Badan Khusus

Jokowi mengatakan rencana pemindahan ibu kota yang sudah dikaji selama tiga tahun ke belakang ini secara serius. Ia pun menyatakan ingin berkonsultasi dengan lembaga negara terkait soal rencana tersebut.

Mantan wali kota Solo itu mengaku sudah menyiapkan tiga alternatif daerah dengan luas wilayah bervariasi. Wilayah pertama memiliki luas 80 ribu hektare, kedua 120 ribu hektare, dan wilayah ketiga 300 ribu hektare.

"Kami tahu di Jakarta ini ada (luasnya) 66 ribu hektare, sehingga apa yang tersedia sudah lebih dari cukup hanya untuk ibu kota pemerintahan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memproyeksikan pemindahan ibu kota membutuhkan dana sebesar US$23-33 miliar atau setara Rp323 triliun-Rp466 triliun.

Kebutuhan dana ini lebih tinggi dibandingkan pemindahan ibu kota yang pernah dilakukan oleh negara-negara lain.

[Gambas:Video CNN] (fra/agt)