Menhub Usul Nonaktifkan Gerbang Tol Palimanan saat Arus Balik

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan telah memberi usul ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono agar menonaktifkan Gerbang Tol (GT) Tol Cikopo-Palimanan arah Jakarta pada momen arus balik Lebaran 2019. Tujuannya, agar memperlancar lalu lintas saat arus balik.

"Saya usul ke Menteri PUPR agar Gerbang Tol Palimanan itu tidak ada gate selama Lebaran, biar plong karena kemarin sempat 3 kilometer antriannya," ucap Budi Karya di rumah dinasnya yang terletak di Jalan Widya Chandra, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6).

Menurut Budi Karya, rekayasa ini akan cukup ampuh mengurangi panjang antrian kendaraan ketika melewati tol tersebut. Bila usulan itu diterima, ia mengatakan rencananya skema itu hanya akan dijalankan pada 7 Juni sampai 9 Juni 2019 atau saat puncak arus balik Lebaran.

Lihat juga: Menteri Basuki Bakal Ziarah ke Semarang Sambil Cek Trans Jawa

Kendati begitu, ia belum bisa memastikan apakah usulan itu akan diamini oleh Menteri Basuki atau tidak. Sebab, keputusan itu harus pula dibicarakan dengan pihak Kepolisian yang mengatur lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran.

"Walau nanti mereka yang menentukan, tapi saya tetap usul saja karena itu bikin macet. Setelah itu bisa normal lagi kan," ungkapnya.

Di sisi lain, ia belum bisa memberi gambaran dampak usulannya itu terhadap pendapatan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Maklum saja, bila gerbang tol dinonaktifkan, maka pengguna jalan tol tidak perlu membayar tarif tol pada gerbang tersebut.

Lihat juga: Enam Strategi Disiapkan untuk Hadapi Arus Balik Lebaran 2019

"Yang penting saya sudah ngomong, ini tidak memaksa, tapi kalau bisa iya semoga diperbolehkan," tutupnya.

Sebelumnya, pemerintah telah memberlakukan berbagai antisipasi peningkatan kepadatan kendaraan saat musim mudik Lebaran. Mulai dari skema satu arah alias one way hingga buka tutup.

Sementara puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada 7 Juni sampai 9 Juni 2019. Sebab, pada 10 Juni 2019, mayoritas instansi pemerintah dan swasta telah mengaktifkan kembali aktivitas kerja bagi pegawainya. (uli/eks)