Aliran Investasi Global Turun Tinggal US$1,3 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Investasi dunia menurun. Dalam Laporan Investasi Dunia 2019 PBB yang disampaikan UNCTAD, Badan PBB yang menangani isu perdagangan, investasi dan pembangunan, total aliran investasi asing langsung (FDI) global mencapai US$1,3 triliun pada sepanjang 2018 kemarin.

Aliran investasi asing tersebut turun 13 persen dibanding 2017. Penurunan tersebut merupakan lanjutan dari dua tahun sebelumnya.

UNCTAD dalam laporan tersebut menyatakan penurunan aliran investasi tersebut dipicu peralihan modal perusahaan multinasional Amerika Serikat yang melakukan repatriasi laba dari luar negeri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"FDI terus terjebak, terbatas pada posisi terendah pasca krisis. Ini tidak menjadi pertanda baik bagi janji komunitas internasional untuk mengatasi tantangan global yang mendesak, seperti kemiskinan yang parah dan krisis iklim, "kata Sekretaris Jenderal UNCTAD Mukhisa Kituyi seperti dikutip dari laporan tersebut, Kamis (13/6).

Lihat juga: Cermat Berinvestasi untuk Biaya Pendidikan Anak

Ia mengatakan penurunan aliran investasi global tersebut kemungkinan besar masih membayangi ekonomi dunia pada 2019 ini.

Terlebih, ekonomi dunia masih mendapatkan banyak ancaman pada 2019 ini.

"Risiko-risiko geopolitik dan perdagangan terus membebani FDI pada 2019 dan selanjutnya," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Direktur investasi dan perusahaan UNCTAD James Zhan mengatakan tren penurunan investasi global sebenarnya sudah 'kekurangan darah' sejak 2008 lalu. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan arus investasi asing dalam sepuluh tahun terakhir yang hanya mencapai 1 persen.

Pertumbuhan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan periode 2000 sampai dengan 2007 yang masih bisa mencapai 8 persen. dan sebelum 2000-an yang masih bisa mencapai 20 persen.

"Tren stagnasi dekade ini berasal dari berbagai faktor yang meliputi penurunan tingkat pengembalian FDI, bentuk investasi yang semakin ringan dan iklim kebijakan investasi yang umumnya kurang menguntungkan," katanya.

Lihat juga: Buntut Kasus Karen, Pemerintah akan Benahi Tata Kelola BUMN

(antara/agt)