Pemerintah Targetkan Konstruksi Fisik Ibu Kota Baru pada 2021

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menargetkan konstruksi fisik ibu kota baru akan berlangsung pada 2021. Pemerintah menyebutkan lokasi ibu kota baru hampir pasti berada di Kalimantan.

Pemerintah sudah mulai mengalokasikan anggaran pemindahan ibu kota dalam APBN 2020 mendatang. Anggaran tahun depan baru sebatas penyiapan desain dan masterplan ibu kota baru.

Sementara itu, konstruksi fisik sudah bisa dilakukan pada 2021. Rencananya, APBN akan digelontorkan secara signifikan.

"Kalau 2021 sudah mulai konstruksi, kami harapkan pemindahan ibu kota bisa dilaksanakan bertahap dan 2024 ibu kota sudah mulai dipindahkan," tutur Bambang ditemui di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Selasa (18/6).

Lihat juga: Bappenas Ingin Anggaran Pemindahan Ibu Kota Masuk APBN 2020

Ia tidak menampik bahwa Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur merupakan calon kuat dua lokasi ibu kota baru. Sampai saat ini ia mengaku Bappenas masih mengkaji kelayakan dua lokasi tersebut.

Sesuai kajian Bappenas, Kalimantan Timur memiliki ketersediaan air bersih cukup tinggi, infrastruktur yang memadai, serta bebas gempa bumi dan kebakaran hutan. Apalagi, struktur masyarakatnya cukup heterogen, sehingga potensi konflik sosial terbilang minim. Hanya saja, Kalimantan Timur disebutnya masih rawan banjir.

Sementara itu, wilayah Kalimantan Tengah memang terbebas dari banjir dan gempa bumi. Namun, ketersediaan tanah airnya cukup terbatas dan struktur lahannya masih didominasi lahan gambut yang rawan kebakaran. Hal yang paling terpenting, potensi konflik sosial di Kalimantan Tengah cenderung tinggi karena tipe masyarakat yang homogen.

Menurut dia, pemindahan ibu kota sudah dikaji lama oleh pemerintah, di mana pemerintah sudah memiliki perencanaan yang rinci dan mumpuni.

Lihat juga: Pembangunan 6 Provinsi Bakal Dapat 'Perhatian Khusus' Jokowi

"Ini tentu bukan wacana. Kalau sudah ada plan-nya, artinya bukan wacana dong," jelas Bambang.

Menurut perencanaan yang disusun Bappenas, rencananya ibu kota baru akan membutuhkan lahan di atas 200 ribu hektare (ha) yang akan terdiri dari tiga zona yakni kawasan inti, kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dan kawasan perluasan IKN.

Selain itu, Bappenas juga telah menghitung kebutuhan anggaran yang mencapai Rp466 triliun yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp30,6 triliun, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp340,6 triliun, dan swasta sebanyak Rp95 triliun.

Bambang berharap kajian bisa selesai dan bisa diserahkan ke Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

[Gambas:Video CNN]

"Nanti tahun ini Presiden yang akan umumkan. Tentu pengumuman menunggu waktu yang tepat. Tugas kami hanya melaporkan ke presiden secara berkala," papar dia. (glh/lav)