Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengungkapkan dalam menambah subsidi, Kementerian PUPR masih perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
"Ini kan tergantung Kementerian Keuangan ada atau tidak anggarannya," ujar Khalawi usai menghadiri Indonesia Housing Forum di Jakarta, Rabu (18/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:PUPR Godok Skema KPR bagi Generasi Milenial |
"Kami evaluasi, kalau kuota (penyaluran KPR subsidi) yang dikasihkan bank lain efektif tidak? Kalau tidak segera dimanfaatkan ya dari pada kosong, dialihkan," ujarnya.
Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa menambah kuota KPR subsidi nasional untuk tahun ini sebanyak 50 ribu unit.
"Pemerintah kan juga telah membuat target tahun ini bisa mencapai 1,25 juta unit untuk program satu juta rumah," ujarnya.
Sebagai informasi, penyaluran KPR subsidi menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR yang disalurkan kepada 25 bank pelaksana.
Pada 2019, PPDPP mendapat alokasi dana sebanyak Rp7,1 triliun dengan target rumah sebanyak 68.858 unit. Sebanyak 28.744 unit di antaranya disalurkan melalui BTN.
[Gambas:Video CNN] (sfr/agt)