Anggaran Dipangkas, BKPM Pesimis Target Investasi Tercapai

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong pesimis kinerja dan target investasi bisa optimal pada 2020 mendatang jika anggarannya dipangkas. Sesuai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, pagu BKPM disebutkan sebesar Rp585,47 miliar.

Persoalannya, angka itu lebih rendah 4,97 persen dibandingkan pagu anggaran APBN 2019 sebesar Rp616,1 miliar.

Ia menuturkan kepastian pagu anggaran yang bakal diperoleh instansinya tertuang dalam Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-338/MK.02/2019 dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B-241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 tanggal 29 April 2019.

Anggaran itu, lanjut Thomas, tidak sesuai dengan keinginan BKPM sebelumnya. Sebab, ia mengajukan pagu indikatif anggaran sebesar Rp788,41 miliar. Keinginan itu merupakan respons atas Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-348/AG/2019 pada 1 Maret 2019 lalu.

Lihat juga: Sri Mulyani Bakal Pangkas Pajak Badan Jadi 20 Persen

"Sehingga, terdapat selisih anggaran sebesar Rp202,94 miliar yang belum diakomodasi," jelasnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (19/6).

Padahal, sejatinya anggaran tersebut akan digunakan untuk banyak kegiatan yang bisa mendorong percepatan investasi. Misalnya, pemanfaatan video call untuk konsultasi perizinan investasi, audit pemenuhan komitmen pelayanan perizinan berusaha, termasuk diseminasi hasil-hasil kesepakatan atau perundingan kerja sama internasional.

Akibat pagu anggaran yang tak sesuai dengan permintaan awal, ia mengklaim BKPM tak bisa melakukan kegiatan analisis peluang kerja sama internasional di bidang penanaman modal dan kegiatan kualifikasi pemeringkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Anggaran itu sejatinya juga digunakan untuk survei dan verifikasi lapangan ke PTSP, pelaksanaan kegiatan investment award, pemberian apresiasi untuk para nominee dan juara-juara PTSP di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota," terang Thomas.
[Gambas:Video CNN]
Saat ini, ia mengaku tengah berdialog dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar tambahan anggaran ini bisa dikabulkan. Sekaligus, mengembalikan anggaran BKPM seperti 14 tahun lalu, tepat ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden.

Berdasarkan data Kemenkeu, BKPM memperoleh anggaran sebesar Rp282,4 miliar atau 0,04 persen dari total belanja sebesar Rp699,09 triliun sesuai APBN 2006. Sementara itu, sesuai APBN 2019, BKPM hanya mendapat jatah Rp616,1 miliar atau hanya 0,02 persen dari total belanja sebesar Rp2.461,1 triliun.

"Kami merasa kinerja bisa optimal dan target investasi 2020 bisa tercapai jika anggarannya tetap di level Rp700 miliar," tandas Thomas. (glh/bir)