Korsel Respons Pembatasan Ekspor Jepang

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Korea Selatan merespons kebijakan pengetatan ekspor bahan baku ponsel pintar (smartphone) Jepang ke negaranya. Menurut Korsel, tindakan Jepang sudah mencederai prinsip organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO).

"Tindakan mengontrol ekspor oleh Jepang adalah tindakan yang dilarang secara prinsip sesuai perjanjian WTO," tegas Park Tae-sung, Pejabat Senior Kementerian Perdagangan Korsel, seperti dikutip Reuters, Senin (1/7).

Sebelumnya, Jepang mengumumkan pembatasan ekspor bahan baku ponsel pintar ke Korsel, menyusul perselisihan kedua negara terkait kerja paksa di masa perang.
Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang mengumumkan peraturan pengetatan ekspor akan berlaku pada 4 Juli nanti.

"Sistem kontrol ekspor dibangun berdasarkan hubungan kepercayaan internasional. Setelah ditinjau oleh kementerian terkait, harus dikatakan bahwa hubungan kepercayaan antara Jepang dan Korsel telah dirugikan secara signifikan," tulis Jepang, seperti dilansir AFP, Senin (1/7).

Lihat juga: Jepang Batasi Ekspor Bahan Baku Ponsel ke Korsel

Pembatasan ekspor tersebut disebut-sebut akan mempengaruhi raksasa teknologi Korsel, seperti Samsung Electronics, SK Hynix, dan LG Electronics.

Kendati dibatasi, bukan berarti Jepang benar-benar menghentikan ekspornya ke Korsel. Eksportir hanya akan melewati proses tambahan, seperti mengajukan izin untuk mengirimkan barang mereka ke Korsel. Proses itu diperkirakan memakan waktu selama 90 hari untuk satu kali perizinan pengiriman barang.

Hubungan Jepang dan Korsel tegang selama beberapa dekade sebagai akibat dari pemerintahan kolonial Tokyo 1910-1945 yang brutal atas semenanjung Korea.

Ketegangan kedua negara meningkat setelah keputusan pengadilan Korsel yang memerintahkan perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi kepada korban kerja paksa pada masa perang. Namun, Jepang menolak. Bahkan, Jepang mengajukan persoalan tersebut ke arbitrase.

Lihat juga: Indeks Kepercayaan Bisnis Jepang Menukik Tajam

(reuters/bir)