Hal itu disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7). Hadir dalam rapat tersebut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
"Presiden meminta para gubernur agar fokus pada pengembangan kawasannya masing-masing yang nantinya bisa mendorong masuk investasi ke Indonesia terutama untuk provinsi itu sendiri, agar ekspor lebih terdorong," kata Bambang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Khususnya penetapan tata ruang untuk di Brebes, kemudian percepatan infrastruktur konektivitas di Borobudur, penguatan atau penambahan kapasitas Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang untuk mendukung kawasan industri Kendal," ujarnya.
"Gubernur Jatim mengharapkan di daerah itu sudah tersedia konektivitas yang baik, khususnya angkutan umum. Menhub sudah menyatakan kemungkinan pengembangan angkutan umum berbasis kereta di wilayah Surabaya dan sekitarnya," tuturnya.
Mantan Menteri Keuangan itu menyebut anggaran untuk membantu tiga proyek yang masing-masing berada di Jateng dan Jatim tak semua diambil dari APBN. Menurutnya, pembangunan nantinya bisa dilakukan dengan skema kerja sama antara BUMN dan swasta.
"Misalkan untuk perluasan Pelabuhan Tanjung Mas akan diusulkan kerja sama Pelindo dengan swasta. BUMN dengan swasta, jadi tidak ada urusan dengan APBN," tuturnya.
Ditemui terpisah usai rapat, Khofifah menyebut salah satu proyek yang pihaknya sampaikan kepada Jokowi adalah pengembangan kawasan wisata TNBTS. Ia ingin meningkatkan akses jalan agar wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut meningkat setiap tahunnya.
"Kami harap misalnya ada cable car di situ dan sudah disiapkan opsi-opsi tambahan yang bisa memudahkan akses bagi wisatawan untuk bisa ke Bromo sekaligus Tengger, rasanya ini akan jadi destinasi yang gairahkan wisata Jatim," jelasnya.
Sementara, Ganjar mengatakan pengusaha masih mengeluhkan soal perizinan ketika ingin berinvestasi di wilayahnya. Oleh karena itu, Ganjar mengaku turut meminta perubahan regulasi dan birokrasi untuk memudahkan izin bagi para pengusaha.
"Bahkan di beberapa izin tadi, apakah pariwisata, apakah Borobudur area secara keseluruhan termasuk Yogyakarta kami minta beberapa Perpres disesuaikan. Misalnya Perpres tentang strategi pembangunan yang melibatkan dua provinsi, terus kemudian Perpres tentang kawasan Pantura Jawa," terangnya.
Provinsi Jateng dan Jatim merupakan dua dari enam provinsi yang mendapat 'perhatian khusus' dari pemerintah pusat. Selain Jateng ada Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk wilayah Jateng dan Jatim, Jokowi menginginkan fokus pembangunan yang menunjang investasi. Salah satunya dengan membangun pintu keluar tol baru di Magetan dan Ngawi, yang akan ada kawasan-kawasan industri baru.
Pembangunan jalan tol, seperti Jalan Tol Semarang-Demak juga diarahkan dapat mendukung pengembangan kawasan-kawasan industri. Kemudian pembangunan jalan menuju pelabuhan di Kendal juga menjadi perhatian karena sudah terdapat Kendal Industri Park.
"Intinya Jateng dan Jatim jadi contoh untuk bisa kita kembangkan secara fokus di investasi untuk ekspor," katanya.
[Gambas:Video CNN] (fra/agi)