Ekonomi Makro

Pemkot Palembang Ancam Pidanakan Warung Pempek Penolak Pajak

CNN Indonesia
Kamis, 11 Jul 2019 16:51 WIB
Pemkot Palembang Ancam Pidanakan Warung Pempek Penolak Pajak
Ilustrasi pempek. (CNN Indonesia/Kurniawan Dian).
Palembang, CNN Indonesia -- Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang mengancam pemilik warung pempek yang enggan memasang alat pindai pajak e-tax dengan hukuman pidana.

Kepala BPPD Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan ancaman pidana diberikan khususnya terhadap pemilik warung yang menghasut teman-teman mereka untuk menolak pemasangan alat pemantau pajak di tempat usaha mereka.

Sebagai informasi,  Pemerintah Kota Palembang mulai Senin (8/7) lalu memberlakukan pungutan pajak sebesar 10 persen untuk restoran dan warung kaki lima. Untuk warung kaki lima, mereka yang terkena kewajiban pajak adalah yang beromzet Rp2 juta sampai Rp3 juta per hari. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk memungut pajak tersebut, BPPD Kota Palembang memasang alat pemantau berupa e-tax. Setidaknya akan ada 600 tempat usaha yang akan dipasangi e-tax dan diincar pajaknya.

Lihat juga:
Beli Pempek di Palembang Dikenai Pajak 10 Persen

Tapi, dalam pemasangan yang dilakukan beberapa waktu lalu, pihaknya mengalami kendala. 

Pasalnya, saat pemasangan ada pemilik warung yang secara terang-terangan menolak pemasangan. Tidak hanya menolak, pemilik warung tersebut bahkan mengajak dan mempengaruhi pedagang lainnya untuk menolak pemasangan e-tax.

Sulaiman mengatakan pihaknya sudah memberikan surat peringatan (SP) 1 terhadap pemilik warung tersebut. Bila ia tetap membandel, pihaknya akan memberikan peringatan paling maksimal tiga kali.

"Bila pemilik usaha tersebut tetap membandel dan menolak e-tax serta menghasut  wajib pajak lain, mereka bisa disanksi pidana. Itu sudah termasuk pengemplang pajak," katanya di Palembang, pekan ini.

[Gambas:Video CNN]

Agar tak terkena ancaman pidana tersebut, Sulaiman mengimbau kepada para pedagang untuk patuh.

"Saya minta pengertian dari pemilik usaha untuk memasang e- tax supaya setiap transaksi bisa diketahui dan nominal pajak secara riil. Kalau ada petugas yang mau bermain-main, jangan segan melaporkan dengan melampirkan bukti kepada kami," kata Sulaiman.
 




(idz/agt)