Ekonomi Makro

Muhammadiyah Minta Jokowi Contoh Malaysia Kurangi Utang

CNN Indonesia
Minggu, 14 Jul 2019 18:42 WIB
Muhammadiyah Minta Jokowi Contoh Malaysia Kurangi Utang
Ilustrasi utang. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas meminta Jokowi meniru langkah Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dalam mengelola utang. Permintaan ia sampaikan karena perkembangan utang Indonesia saat ini mencemaskan.

Ia menyebut Malaysia berhasil mengurangi beban utang sehingga masyarakatnya tidak dibayangi persoalan tersebut.

"Sebaiknya pemerintah kita juga melakukan hal yang sama. Kita tidak usah takut dan malu untuk belajar dengan Mahathir karena apa yang dia lakukan adalah sangat baik untuk bangsa dan rakyatnya," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Minggu (14/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anwar mengatakan ada empat langkah yang diambil oleh pria yang dua kali menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia itu dalam mengurangi utang dan bisa dicontoh Jokowi. Pertama, meninjau ulang semua proyek besar yang sudah diprogramkan oleh rezim sebelumnya.

Lihat juga:
Pemerintah Berharap Bunga Surat Utang Semester II Lebih Murah

Kedua, meninjau ulang kesepakatan-kesepakatan masa lalu yang dilakukan oleh pemerintah Barisan Nasional. Ketiga, mengejar dana yang diduga dicuri oleh 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Keempat, menyatakan perang total terhadap korupsi.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), utang luar negeri Indonesia mencapai US$389,3 miliar atau setara Rp5.577,4 triliun (kurs Rp14.326 per dolar AS) pada akhir April 2019. Utang tersebut tumbuh 8,7 persen dibandingkan dengan Maret 2019.

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada akhir April 2019 sebesar 36,5 persen, relatif stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Meskipun terus membengkak, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam berbagai kesempatan selalu meyakinkan bahwa utang Indonesia sampai saat ini masih dalam batas aman dan jauh dari batasan yang telah ditetapkan UU Keuangan Negara. 

[Gambas:Video CNN]

 (ulf/agt)