Atasi Ketimpangan, Istana Tak Terobsesi Kejar Ekonomi Tinggi

CNN Indonesia | Rabu, 17/07/2019 13:26 WIB
Atasi Ketimpangan, Istana Tak Terobsesi Kejar Ekonomi Tinggi Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Istana Kepresidenan menyatakan pemerintah tak terobsesi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi selangit di tengah situasi ekonomi global yang sedang melambat seperti sekarang ini. Obsesi adalah mengatasi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.

"Kami tidak ada obsesi tinggi tapi bagaimana pendalaman dalam pencapaian ekonomi di mana pengangguran dan ketimpangan bisa terurai," ucap Staf Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika, Selasa (16/7).

Untuk memperbaiki masalah tersebut, Erani mengatakan pemerintah memiliki banyak pekerjaan rumah. Salah satunya berkaitan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam lima tahun ke depan.


Pekerjaan tersebut harus dilakukan. Pemerintah saat ini sudah berupaya meningkatkan kualitas SDM  dengan cara menaikkan anggaran yang berhubungan dengan peningkatan mutu SDM. 
Sebagai contoh, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyetujui untuk menaikkan anggaran untuk program Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas dan pendidikan vokasional yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan untuk APBN 2020 mendatang.


Sementara, alokasi pagu anggaran untuk Kementerian Sosial tahun depan juga naik Rp2,6 triliun menjadi Rp62,76 triliun. Peningkatan itu difokuskan untuk penguatan kualitas bantuan sosial (bansos) dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Dalam lima tahun ke depan ini menjadi periode untuk memastikan mutu manusia Indonesia ditegakkan," ujar dia.

Erani menilai jika stok SDM di Indonesia mayoritas memiliki kemampuan rendah maka akan mempengaruhi jumlah investasi riil yang masuk ke dalam negeri. Dengan kata lain, tingkat investasi akan sulit tumbuh.

"Investasi tidak bisa masuk kalau kurang infrastruktur. Kedua, bagaimana aspek regulasi. Terakhir produktivitas, ada infrastruktur dan regulasi benar tapi kalau stok SDM untuk bisa mendorong aktivitas produksi kurang maka akan memunculkan kepincangan," papar Erani.

[Gambas:Video CNN]

Hambat Investasi

Secara terpisah, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menganggap perbedaan peraturan di pusat dan daerah menjadi salah satu penghambat investasi, baik bagi pelaku usaha lokal dan asing. Peraturan pusat dan daerah seakan tak terintegrasi, sehingga banyak tahapan yang harus dilalui.

"Misalnya investor asing mau masuk tapi persyaratan di pemerintah pusat a, b, c, d, sementara itu di daerah bisa sampai z. Perbedaan dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah itu yang jadi keluhan investor," tutur Rosan.

Dalam hal ini, Rosan menganggap pemerintah perlu membuat Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) lebih efektif, sehingga pengaruhnya tinggi untuk mendorong investasi ke Indonesia. Menurutnya, PKE yang ada sebaiknya dirinci lebih detail.

"Penjabarannya lebih terperinci lagi, karena selama ini penjabaran kalau kurang lengkap di lapangan terbentur oleh peraturan-peraturan lain," ungkap Rosan.


Ia mencontohkan hal-hal yang perlu dirinci, misalnya aturan kenaikan upah dan insentif terkait penggunaan listrik di industri. Namun, Rosan menyebut pihaknya masih mendiskusikan secara internal insentif apa saja yang harus ditambah untuk menggairahkan investasi dalam negeri.

"(Penambahan insentif) lagi dilihat," imbuh Rosan.

Sepakat, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Feri Firdaus menilai pemerintah jangan terburu-buru menambah paket kebijakan ekonomi untuk menarik investasi. Sebab, hal itu justru akan membuat investor kebingungan.

"Jadi evaluasi dulu, yang tidak efektif di mana dan dibandingkan dengan target dan realisasinya bagaimana. Kalau tidak evaluasi dan tambah paket investor bingung," ucap Ahmad.


Jika investor bingung, sambungnya, jumlah investasi ke Indonesia diprediksi semakin sulit meningkat. Ahmad berpendapat pemerintah hanya perlu mempertajam paket kebijakan yang sudah ada sebelumnya.

"Kalau diurai paket kebijakan itu lebih memberikan karpet merah untuk pendatang baru, yang eksis terlupakan. Padahal yang eksis ini perlu dimanjakan," katanya.

Ia menyebut evaluasi dari paket kebijakan yang sudah perlu dilakukan dengan sigap. Dengan begitu, pemerintah bisa memperbaiki isi paket kebijakan ekonomi yang sudah ada sebelum pembentukan kabinet kerja baru.

"Kalau bisa evaluasi dan kepastian diberikan sebelum terbentuk kabinet, ini agar dicarikan segera solusinya," pungkas Ahmad. (aud/agt)