"Perpresnya saja belum ada," ujar Pelaksana Tugas PLN Djoko Rahardjo Abumanan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (18/7).
Djoko mengungkapkan perseroan terus mempersiapkan diri dalam menghadapi era mobil lisrik. Salah satunya dengan menyiapkan pasokan listrik dan infrastruktur pengisian baterai kendaraan listrik (EVCS), baik di rumah (level 1) hingga stasiun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, untuk mengisi ulang baterai mobil listrik di SPLU membutuhkan waktu lama yaitu hingga 8 jam.
Adanya kepastian hukum diperlukan oleh perseroan. Terlebih, pembangunan SPLU fast charging membutuhkan biaya yang besar. Disebut Djoko, untuk membangun SPLU fast charging perusahaan paling tidak membutuhkan Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.
Untuk mendukung perkembangan kendaraan listrik, saat ini perseroan juga telah bekerja sama penyediaan SPLU untuk Transjakarta, Damri, dan Blue Bird.
[Gambas:Video CNN]
"Kalau mereka perlu fast charging kami pasang stasiun yang fast charging," ujarnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengakui pembahasan Perpres mobil listrik masih alot karena terganjal harmonisasi pengaturan pajak.
Untuk melakukan harmonisasi tersebut kementerian terkait, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan terus melakukan pembahasan.
"Kalau pajaknya dihilangkan nanti keuangannya bagaimana? Kalau pajaknya tinggi konsumennya tidak beli. Jadi disinkronkan itu," katanya JK saat membuka gelaran tahunan otomotif di Indonesia, GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di ICE-BSD, Kamis (18/7) pagi.