PT Pos Akui Utang ke Bank Demi Modal Kerja

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pos Indonesia (Persero) mengakui memiliki utang kepada bank-bank BUMN dan bank asing. Namun, utang tersebut untuk memupuk modal kerja (working capital) perusahaan. Bukan untuk membayar gaji karyawan.

Sekretaris Perusahaan PT Pos Indonesia Benny Otoyo menjelaskan perusahaan butuh modal kerja untuk mendanai operasi, mendanai tagihan, dan lain sebagainya. Diakui, modal kerja itu memang dipinjam dari perbankan.

"Pinjaman ini unpledged. Artinya, tidak ada aset yang diagunkan. Membayar gaji termasuk dalam biaya operasi. Tapi, bukan berarti pinjam uang untuk bayar gaji. Tidak akan ada bank yang mau memberi pinjaman untuk tujuan bayar gaji," tutur dia kepada CNNIndonesia.com, melalui keterangan resmi, Senin (22/7).

Adapun, operasi yang dilakukan Pos Indonesia, antara lain pengantaran/kurir (surat, paket, e-commerce), logistik, jasa keuangan (remitansi, pembayaran tagihan, atau distribusi uang pensiun PNS), termasuk government services, seperti PSO, distribusi meterai, penerimaan setoran pajak, dan kiriman surat dinas.

Lihat juga: PT Pos Indonesia Tepis Isu Bangkrut

"Kami memikul dua tugas besar, pertama, beban masa lalu sebelum terjadinya liberalisasi, seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Liberalisasi Industri Postal. Kedua, penugasan PSO (public service obligation) yang belum mendapatkan kompensasi sesuai dengan tugas yang dipikul," imbuh Benny.

Kendati demikian, tugasnya bejibun, PT Pos Indonesia menepis isu bangkrut seperti yang ramai diberitakan. Faktanya, perusahaan masih membayarkan hak-hak karyawan, termasuk menerapkan kenaikan gaji karena cost of living adjustment (penyesuaian biaya hidup).

"Bagaimana bisa dibilang bangkrut? Jelas ini pendiskreditan tanpa data. Faktanya, semua utang lancar. Hak karyawan tidak tertunda; kenaikan gaji terus diterapkan," terang Benny.

Tak cuma itu, ia mengungkapkan perusahaan juga terus membayarkan iuran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk karyawan.

Lihat juga: OJK Pantau Penyelesaian Saldo Eror Bank Mandiri

Di tengah krisis keuangan yang melanda, ia mengklaim manajemen juga tidak melakukan restrukturisasi dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Fakta lain, perusahaan masih memberikan layanan Pos Universal 6 hari per minggu, postal services di luar negeri melayani 4-5 hari per minggu.

Perusahaan juga tercatat masih mengantongi pendapatan yang bersumber dari APBN, PSO, fee distribusi meterai, fee penerimaan setoran pajak, jasa kurir surat dinas dengan nilai Rp800 miliar per tahun.

"Turn over jasa keuangan sekitar Rp20 triliun per bulan (karena kami punya jasa keuangan)," tandasnya.
[Gambas:Video CNN] (bir)