Harga Garam Anjlok karena Impor, Khofifah Usul Data Tunggal
CNN Indonesia
Kamis, 25 Jul 2019 19:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membentuk data tunggal (single data) terkait produksi dan perdagangan garam. Tujuannya, untuk menstabilkan harga garam nasional.
Khofifah menilai impor garam yang berlebih menyebabkan ketersediaan pasokan membludak, bahkan pasokan garam 2018 ada yang belum terserap. Pada akhirnya, harga garam rakyat jadi anjlok.
Mantan Menteri Sosial itu mengatakan informasi tersebut disampaikan oleh Asosiasi Petambak Garam se-Madura saat dirinya menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada Senin (22/7) kemarin.
"Jadi bukan over supply (kelebihan pasokan) tapi karena impornya terlalu banyak. Mereka menyampaikan agar pemerintah stop impor garam industri," katanya, Kamis (25/7).
Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah perlu membentuk single data terkait garam. Data itu meliputi produksi garam nasional, kebutuhan garam nasional, dan garam yang memenuhi kriteria industri. Dengan demikian, dapat ditarik selisih garam untuk kebutuhan impor.
"Sekarang yang perlu jadi referensi data adalah impornya. Sebetulnya berapa kok merembes ke pasar, demikian kata petani garam saat rakor di Sampang," imbuhnya.
Ia juga menyampaikan usulan asosiasi agar pemerintah menetapkan PT Garam (Persero) sebagai buffer stock (pengaman pasokan), sehingga ada pasokan nasional. Dengan demikian, PT Garam (Persero) juga bisa bertindak sebagai stabilisator harga.
Selama ini, PT Garam (Persero) menyerap garam rakyat menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sehingga kemampuannya terbatas.
"Maka PT Garam juga mempunyai kewajiban menyerap atas penugasan pemerintah. Itu rekomendasi asosiasi petani garam"
Terkait harga, petambak garam mengusulkan pembentukan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau harga minimum pembelian garam oleh pemerintah. Ini merupakan langkah antisipatif agar harga garam tidak anjlok.
Usulan petambak itu, lanjutnya, akan dibawa kepada rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sore ini. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi terbatas (rakortas) antara Khofifah, empat bupati di Provinsi Jawa Timur, PT Garam (Persero), dan Asosiasi Petambak Garam se-Madura pada Senin (22/7).
"Kami akan menyampaikan kepada Kemenko Maritim supaya bisa diambil kebijakan secara nasional. Karena persoalan garam bukan hanya Jawa Timur, tapi juga Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, NTT, dan NTB," katanya.
[Gambas:Video CNN] (ulf/lav)
Khofifah menilai impor garam yang berlebih menyebabkan ketersediaan pasokan membludak, bahkan pasokan garam 2018 ada yang belum terserap. Pada akhirnya, harga garam rakyat jadi anjlok.
Mantan Menteri Sosial itu mengatakan informasi tersebut disampaikan oleh Asosiasi Petambak Garam se-Madura saat dirinya menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada Senin (22/7) kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Luhut Usul ke Jokowi Setop Impor Garam |
Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah perlu membentuk single data terkait garam. Data itu meliputi produksi garam nasional, kebutuhan garam nasional, dan garam yang memenuhi kriteria industri. Dengan demikian, dapat ditarik selisih garam untuk kebutuhan impor.
Ia juga menyampaikan usulan asosiasi agar pemerintah menetapkan PT Garam (Persero) sebagai buffer stock (pengaman pasokan), sehingga ada pasokan nasional. Dengan demikian, PT Garam (Persero) juga bisa bertindak sebagai stabilisator harga.
Selama ini, PT Garam (Persero) menyerap garam rakyat menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sehingga kemampuannya terbatas.
"Maka PT Garam juga mempunyai kewajiban menyerap atas penugasan pemerintah. Itu rekomendasi asosiasi petani garam"
Terkait harga, petambak garam mengusulkan pembentukan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau harga minimum pembelian garam oleh pemerintah. Ini merupakan langkah antisipatif agar harga garam tidak anjlok.
Usulan petambak itu, lanjutnya, akan dibawa kepada rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sore ini. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi terbatas (rakortas) antara Khofifah, empat bupati di Provinsi Jawa Timur, PT Garam (Persero), dan Asosiasi Petambak Garam se-Madura pada Senin (22/7).
"Kami akan menyampaikan kepada Kemenko Maritim supaya bisa diambil kebijakan secara nasional. Karena persoalan garam bukan hanya Jawa Timur, tapi juga Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, NTT, dan NTB," katanya.
[Gambas:Video CNN] (ulf/lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK