Ekonomi Makro

Bappenas Kaji Ulang Rencana Pembangunan Jokowi di Periode II

CNN Indonesia
Jumat, 26 Jul 2019 15:17 WIB
Bappenas Kaji Ulang Rencana Pembangunan Jokowi di Periode II
Ilustrasi. (Dok Greenpeace Indonesia).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bakal mengkaji ulang rencana pembangunan nasional. Kaji ulang dilakukan agar nantinya dampak pembangunan nasional terhadap pertumbuhan ekonomi bisa seimbang dengan pemanfaatan kekayaan alam.

Pemerintah akan menghitung dampak pembangunan nasional terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai ekonomi dari sumber daya alam (SDA) di dalam negeri yang terjadi selama ini agar lebih jelas. Dalam menghitungnya, Bappenas akan bekerja sama dengan Bank Dunia.

Kerja sama akan dilakukan melalui program Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services (WAVES).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami hitung dengan program ini (WAVES). Kami baru kembangkan metodologinya. Nanti kami gunakan metodologi untuk menghitung nilai ekonomi kekayaan alam naik atau turun," ucap Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudiyanto, Jumat (26/7).

Lihat juga:
Bappenas Usulkan Pengurangan Ekspor Batu Bara ke Jokowi
Sebelumnya, ia menyebut metodologi yang digunakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menghitung sumber daya alam Indonesia berbeda. Perbedaan metodologi mengakibatkan sampai saat tidak ada data akurat yang bisa digunakan untuk menilai kekayaan alam dalam negeri yang telah dimanfaatkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

"Ini metodologi disesuaikan dengan global, Badan Pusat Statistik (BPS) juga kan sudah ada tapi masih internal. Kami ingin komparatif dengan global," jelasnya.

Arifin belum bisa memastikan perubahan seperti apa yang akan dilakukan dalam rancangan pembangunan ke depannya. Ia juga enggan memproyeksi apakah pihaknya akan merekomendasikan untuk mengurangi pembangunan untuk suatu proyek tertentu bila terbukti membuat nilai kekayaan alam turun drastis akibat proses tersebut.

"Ke depan kami lihat perkembangan seperti apa, menambahkan ke pertumbuhan ekonomi berapa dan ke sumber daya alam seperti apa. Ini agar ada keseimbangan," ujar Arifin.

[Gambas:Video CNN]
Ia mengatakan penghitungan ini akan mempengaruhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) 2020-2024. Hanya saja, belum ada kepastian skenario apa saja yang akan dipilih oleh pemerintah.

"Dengan data-data ini kami buat skenario, skenario itu pilihan-pilihan misalnya mau tumbuh 7 persen untuk ekonomi tapi dampaknya seperti apa ke lingkungan. Itu contoh," jelas dia.

Arifin menambahkan RPJMN 2020-2024 baru akan diputuskan setelah presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dilantik pada Oktober 2019 mendatang. "Skenarionya nanti di-update lagi," pungkas Arifin. (aud/agt)