Bappenas Sebut Blockchain Bisa Optimalkan Dana Desa

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut blockchain bisa mengoptimalkan distribusi dana desa.

Sebab, menurutnya, teknologi blockchain bisa melacak, mengatur dan mendistribusikan informasi, sehingga proses pemasaran dan rantai distribusinya optimal.

"Solusi itu akan meningkatkan efisiensi rantai suplai di bidang agrikultur dan perikanan, juga manajemen e-commerce, Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)," ujarnya dalam seminar Global Investment Blockchain Summit, Senin (29/7).

Pemerintah sendiri, sambung Bambang, telah menyiapkan sejumlah kebijakan yang dapat mengoptimalkan dampak dan hasil implementasi kemajuan teknologi Indonesia. Seperti, memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi, serta daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lihat juga: Bambang Brodjonegoro: Blockchain Bisa Bikin Industri Efisien

Tidak ketinggalan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan kerja masa depan.

Selain itu, juga mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan dengan modernisasi industri dan sektor produktif lainnya. Lalu memperkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, institusi pendidikan, dan komunitas.

Kemudian, lanjut Bambang, mendorong kolaborasi perusahaan rintisan (startup), mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi, inkubasi, hingga model bisnis dan aspek berkelanjutan dari bisnis startup.

Lihat juga: Jokowi Siapkan Rp400 Triliun untuk Dana Desa

Menurut dia, Bappenas selaku institusi perencanaan, mengandalkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Kebijakan itu mencakup peta jalan transformasi digital, harmonisasi peraturan perundangan, kebijakan fiskal, kemudahan berusaha, termasuk kesediaan akses pendanaan dan tenaga kerja terampil.

"Infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi sasaran kebijakan, sekaligus perbaikan keamanan siber dan tata kelola," imbuh Bambang.
[Gambas:Video CNN] (aud/bir)