Defisit Rp28 T, Jokowi Ajak BPJS Kesehatan Rapat

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengadakan rapat internal dengan sejumlah pejabat terkait untuk membahas persoalan defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/7).

Dirut BPJS kesehatan Fahmi Idris mengatakan rapat internal yang digelar membahas persoalan pelayanan kesehatan, termasuk ketidaksinkronan antara pendapatan dan belanja BPJS Kesehatan.

"Rapat internal terkait pelayanan kesehatan, tentang missmatch antara pendapatan dan belanja, langkah-langkah apa untuk menyelesaikannya," ujar Fahmi.

Intinya, pemerintah akan melakukan pembenahan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara menyeluruh. Baik dari aspek kepesertaan maupun pengawasan iuran.

Lihat juga: Kartu Prakerja untuk Pengangguran

"Kita lihat semua aspek, aspek kepesertaan, karena kepesertaan masih tinggi. Soal mendaftar saat sakit, bagaimana enforcement-nya, kami mau carikan jalan keluar yang tentu tidak mudah," ungkap Fahmi.

Menurut dia, para pemangku kepentingan akan mencari jalan keluar agar rumah sakit tetap memberi layanan kesehatan kepada masyarakat, meski ada persoalan dari sisi anggaran.

"Ini kan dapurnya pemerintah bekerja nih, bagaimana pelayanan masyarakat tidak berhenti. Keterlambatan bayar ditutup dulu dengan mekanisme SCF (supply chain financing)," terang Fahmi.

Saat ini, BPJS Kesehatan memiliki mekanisme dalam hal supply chain financing (SCF). Sebagai informasi, SCF merupakan kegiatan pendanaan yang diberikan kepada pihak-pihak dalam rantai pasokan pekerjaan yang berasal dari pemberi kerja rekanan.

Lihat juga: BPJS Ketenagakerjaan Respons Temuan BPK soal Investasi

Dalam prosesnya, pemangku kepentingan akan menggelar rapat lanjutan di tingkat Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Setelah itu, hasil rapat akan kembali dibahas dalam rapat kabinet di level Presiden Jokowi.

Dalam rapat tersebut, Fahmi mengaku tak membahas apapun terkait opsi kenaikan iuran BPJS. Sebelumnya, dalam rapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sempat terungkap bahwa BPJS Kesehatan diproyeksi mengalami defisit anggaran mencapai Rp28 triliun.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menambahkan rapat yang telah digelar belum menghasilkan kebijakan apapun. Menurut dia, Presiden Jokowi menugaskan para menteri terkait untuk membahas persoalan anggaran BPJS di tingkat kementerian.
[Gambas:Video CNN] (fra/lav)