Menteri Pertanian Rombak Pejabat Kementan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertanian Amran Sulaiman merombak struktur pejabat tingkat madya dan tingkat pratama. Dalam perombakan jajaran pejabat eselon I dan II itu, Amran mengingatkan agar pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian menghindari permasalahan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Mereka adalah Momon Rusmono sebagai Sekretaris Jenderal Kementan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

Kemudian, Prihasto Setyanto sebagai Direktur Jenderal Hortikultura Kementan. Mantan direktur sayuran dan tanaman obat, Ditjen Hortikultura, tersebut menggantikan posisi yang ditinggalkan Suwandi. Sementara itu, Suwandi dilantik sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

Selain tiga orang di atas, Amran juga melantik Dedi Nursyamsi sebagai Kepala BPPSDMP menggantikan Momon. Sebelumnya, Dedi menjabat sebagai Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian.

Lihat juga: Terserang Wabah, Produksi Karet di Sumsel Menyusut 40 Persen

Sumardjo Gatot Irianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, kini ditunjuk menjadi Staf Ahli Menteri bidang Investasi Pertanian.

Sementara itu, tujuh orang pejabat pratama atau eselon II yang dilantik adalah Indah megahwati sebagai Direktur Pembiayaan Pertanian Direktoran Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Leli Nuryati sebagai Kepala Pusat Penyuluhan BPPSDMP, Siti Munifah sebagai Sekretaris BPPSDMP.

Lalu, Retno Sri Hartati sebagai Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementan, dan Ardi Praptono sebagai Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Kemudian, Kresno Suharto sebagai Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Direktorat Jenderal Perkebunan, serta Sumardi Noor sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan BPPSDMP.

Lihat juga: Harga Cabai Mahal, Kemendag Kaji Operasi Pasar

"Sejak awal pemerintahan, Bapak Presiden mengarahkan dan mengingatkan untuk bebas KKN. Oleh karena itu, kami harus mulai dari Kementerian Pertanian," terang Amran usai pelantikan, seperti dilansir Antara, Senin (29/7).

Menurut dia, sekitar 1.500 pegawai mengalami demosi dan mutasi karena persoalan KKN. Karenanya, ia menegaskan pejabat Kementan tidak bermain-main dalam masalah KKN, misalnya, dengan menerapkan praktik jabatan titipan atau merekrut seseorang ke dalam lingkup Kementan tanpa ada seleksi resmi.

"Kami ingin menjadi teladan bagi bawahan. Jadi, saat ini kami minta jangan ada lagi titipan (jabatan). Karena titipan itu bisa menghinakan pada yang menitip dan dititip," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN] (bir)