Arif Budimanta: Jangan Remehkan Investasi UMKM
KEIN | CNN Indonesia
Selasa, 30 Jul 2019 21:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seharusnya dipandang sebagai investor dan jangan diremehkan.
"Selama ini kita berpikir bahwa investasi itu harus dari asing atau modal besar padahal banyak investasi yang datang dari UMKM atau anak muda yang baru berusaha. Mereka semua ini harus kita berikan karpet merah sebagaimana investor yang lain. Jadi jangan remehkan investasi UMKM," ujar Arif dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-57 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar, Selasa (30/7).
Menurut Arif, pemerintah seharusnya memberi ruang dan menyokong investasi UMKM, hinge UMKM bisa menguasai pasar dan perekonomian ganan air.
"Jangan sampai pasar dikendalilan oleh kekuatan kapital. Negara harus hadir di sana. Kehadiran negara itulah yang sesuai dengan ideologi bangsa. Ekonomi yang berbasis Pancasila," jelasnya.
Arif berpendapat apabila UMKM naik kelas maka pendapatan rumah tangga masyarakat golongan menengah ke bawah akan meningkat dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan mempersempit ketimpangan.
Berdasar hasil kajian Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), kenaikan kelas UMKM dapat mengurangi tingkat kemiskinan sekitar 20 persen, atau setara dengan mengeluarkan lima juta orang dari kemiskinan. Selain itu, UMKM naik kelas bisa mengurangi ketimpangan sekitar 4 persen.
"Jumlah UMKM itu lebih dari 62 juta. Dengan demikian, apabila mereka naik kelas maka akan menciptakan lapangan kerja yang akan berimplikasi pada pendapatan dan pada akhirnya dapat menekan jumlah penduduk miskin serta ketimpangan," ucapnya.
Selain upaya-upaya di atas, Arif juga meminta pemerintah untuk mengukur ulang indikator kemiskinan mengingat telah terjadi banyak perubahan pada kondisi Indonesia, misalnya terkait dengan perilaku konsumsi masyarakat yang sebelumnya padi-padian memberikan porsi terbesar, saat ini telah berubah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1998 padi-padian memberikan kontribusi sebesar 15,56 persen terhadap pengeluaran penduduk di kota dan di desa. Namun, pada 2017 komponen yang sama hanya menyumbang 5,93 persen.
"Mengacu pada perubahan pola konsumsi tersebut yang seharusnya diukur sebaiknya bukan kemiskinannya akan tetapi standar kemakmurannya," ujarnya.
Selain itu, sebagai negara yang sudah dalam kategori lower middle income, pemerintah harus mulai beranjak ke standar pengukuran garis kemiskinan yang diterapkan di kategori tersebut oleh World Bank yakni sebesar US$3,2 per hari.
"Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan standar lower middle income yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Padahal kita selalu menginginkan Indonesia naik kelas menjadi negara maju dan itu juga harus terjadi dalam standar pengukuran garis kemiskinan kita," katanya.
Dalam kesempatan yang berbeda, Ekonom UI Jossy Moeis mengatakan perubahan paradigma kemiskinan harus diganti dari kebutuhan dasar menjadi hak dasar.
"Orang dan kelompok miskin diberdayakan untuk mengklaim hak-haknya antara lain seperti hak kepemilikan lahan, hak pekerjaan, hak pendidikan dan hak kesehatan. Dengan begitu, pengukuran kemiskinan itu harus fokus pada penyebab kemiskinan yang struktural dan manifestasinya," jelasnya.
"Selama ini kita berpikir bahwa investasi itu harus dari asing atau modal besar padahal banyak investasi yang datang dari UMKM atau anak muda yang baru berusaha. Mereka semua ini harus kita berikan karpet merah sebagaimana investor yang lain. Jadi jangan remehkan investasi UMKM," ujar Arif dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-57 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar, Selasa (30/7).
Menurut Arif, pemerintah seharusnya memberi ruang dan menyokong investasi UMKM, hinge UMKM bisa menguasai pasar dan perekonomian ganan air.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arif berpendapat apabila UMKM naik kelas maka pendapatan rumah tangga masyarakat golongan menengah ke bawah akan meningkat dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan mempersempit ketimpangan.
Berdasar hasil kajian Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), kenaikan kelas UMKM dapat mengurangi tingkat kemiskinan sekitar 20 persen, atau setara dengan mengeluarkan lima juta orang dari kemiskinan. Selain itu, UMKM naik kelas bisa mengurangi ketimpangan sekitar 4 persen.
"Jumlah UMKM itu lebih dari 62 juta. Dengan demikian, apabila mereka naik kelas maka akan menciptakan lapangan kerja yang akan berimplikasi pada pendapatan dan pada akhirnya dapat menekan jumlah penduduk miskin serta ketimpangan," ucapnya.
Selain upaya-upaya di atas, Arif juga meminta pemerintah untuk mengukur ulang indikator kemiskinan mengingat telah terjadi banyak perubahan pada kondisi Indonesia, misalnya terkait dengan perilaku konsumsi masyarakat yang sebelumnya padi-padian memberikan porsi terbesar, saat ini telah berubah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1998 padi-padian memberikan kontribusi sebesar 15,56 persen terhadap pengeluaran penduduk di kota dan di desa. Namun, pada 2017 komponen yang sama hanya menyumbang 5,93 persen.
"Mengacu pada perubahan pola konsumsi tersebut yang seharusnya diukur sebaiknya bukan kemiskinannya akan tetapi standar kemakmurannya," ujarnya.
Selain itu, sebagai negara yang sudah dalam kategori lower middle income, pemerintah harus mulai beranjak ke standar pengukuran garis kemiskinan yang diterapkan di kategori tersebut oleh World Bank yakni sebesar US$3,2 per hari.
"Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan standar lower middle income yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Padahal kita selalu menginginkan Indonesia naik kelas menjadi negara maju dan itu juga harus terjadi dalam standar pengukuran garis kemiskinan kita," katanya.
Dalam kesempatan yang berbeda, Ekonom UI Jossy Moeis mengatakan perubahan paradigma kemiskinan harus diganti dari kebutuhan dasar menjadi hak dasar.
"Orang dan kelompok miskin diberdayakan untuk mengklaim hak-haknya antara lain seperti hak kepemilikan lahan, hak pekerjaan, hak pendidikan dan hak kesehatan. Dengan begitu, pengukuran kemiskinan itu harus fokus pada penyebab kemiskinan yang struktural dan manifestasinya," jelasnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK