Jokowi: Perpres Mobil Listrik Belum Sampai ke Meja Saya

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan draft regulasi percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik belum sampai di mejanya. Ia mengaku bakal segera meneken aturan berbentuk peraturan presiden (perpres) itu jika sudah sampai kepadanya.

Padahal sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan draf aturan terkait mobil listrik sudah diserahkan ke pihak Istana Kepresidenan.

"Belum sampai di meja saya. Kalau sudah sampai di meja saya, saya tandatangani pasti," kata Jokowi di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Kamis (1/8).

Presiden terpilih itu berharap aturan yang akan ditandatangani nanti bisa segera mendorong pengembangan mobil listrik. Menurut dia, pemerintah juga bisa segera menyiapkan infrastruktur penunjang produksi mobil listrik di dalam negeri.

Lihat juga: Boleh Royal Tebar Insentif Mobil Listrik, Tapi Jangan Bablas

"Kami juga bisa langsung menyiapkan infrastruktur dalam rangka menunjang mobil listrik ini," ujarnya.

Jokowi mengatakan seluruh negara ke depan akan memakai kendaraan bertenaga listrik. Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik bisa mengurangi polusi udara karena menggunakan bahan bakar nonfosil.

"Saya kira ke depan semua negara mengarah ke sana semuanya. Enggak polusi, (dengan) penggunaan bahan bakar nonfosil. Mengarahnya ke sana," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengakui aturan terkait mobil listrik belum rampung karena terkendala kajian terkait pemberian insentif untuk perusahaan yang mendirikan pabrik mobil listrik.

Lihat juga: Ignasius Jonan: Program Listrik 35 Ribu MW Tetap Jalan

Kendati demikian, Luhut meyakini beleid percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbentuk peraturan presiden (perpres) itu segera rampung, karena akan ditandatangani oleh Jokowi.

"Enggak lama. kemarin ada lagi lihat baru, kemarin baru balik dari China. Ada lagi menyangkut insentif buat orang yang mendirikan pabrik," tutur Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/7).

Menurut dia, draf peraturan tersebut kini sudah berada di meja Kepala Negara.

"Saya kira (sudah) ada di presiden, ya kita lihat, saya mau coba nanti tanyakan juga. Mestinya minggu ini sudah, kalau enggak minggu ini paling lambat ya, saya kira minggu ini lah," kata dia.

[Gambas:Video CNN] (fra/lav)