Penangkapan direksi dan pegawai masing-masing perseroan terkait dengan proyek yang tengah dikerjakan PT Inti. CNNIndonesia.com berupaya merinci bisnis keduanya, berikut rangkuman proyek yang diincar dan dikerjakan duo BUMN tersebut.
AP II merupakan BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengusahaan bandara di wilayah Indonesia Barat. Saat ini, AP II mengelola 14 bandara, yakni Bandara Soekarno Hatta (Jakarta), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Kualanamu (Medan), dan Minangkabau (Padang).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seluruh investasi tersebut ditujukan untuk mencapai target pendapatan pada 2019 sebesar Rp11,42 triliun atau tumbuh 21 persen dibandingkan tahun lalu.
"Kami banyak melakukan proyek pada tahun ini, sebanyak 338 program. Ini pekerjaan yang cukup besar, sehingga kolaborasi yang baik dengan vendor harus terjaga," kata Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin pada awal Maret 2019 lalu.
Perusahaan yang bermarkas di Bandung ini menawarkan produk dan layanan, yaitu ICT, energy and banking, infrastructure and government, dan transport and cellular.
Pada 24 Juli 2019, PT Inti mengalami pergantian direksi. Tri Hartono Rianto menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Inti untuk periode 2019-2024. Sementara, Darman Mappangara tetap menjabat sebagai Direktur Utama.
Pada tahun lalu, perseroan mengincar sejumlah proyek yang diluncurkan pemerintah, terutama proyek-proyek terkait penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, serta penyiaran.
[Gambas:Video CNN]
Untuk proyek pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika, dan penyiaran di wilayah non komersial, nilai anggarannya diperkirakan Rp3,4 triliun. Lalu, proyek pengadaan sarana TIK untuk mempercepat pengembangan ekosistem dan adopsi TIK di masyarakat dengan nilai anggaran Rp3,1 triliun.
Perseroan juga mengincar proyek pengadaan jaringan internet super cepat senilai Rp2,09 triliun. Proyek lainnya adalah pengadaan satelit multifungsi dengan anggaran Rp4 triliun, serta kontrak jasa penyediaan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana informatika yang menjadi kewajiban BP3TI senilai Rp2,8 triliun.
Secara keseluruhan, total anggaran untuk penyediaan infrastruktur dan layanan tersebut mencapai Rp15,57 triliun. (bir)