Kemenkeu Buka Peluang Tarik Utang dari Diaspora

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang menyasar warga keturunan Indonesia di luar negeri, atau biasa disebut diaspora. Rencananya, surat utang ini akan diberi nama Diaspora Bonds.Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Loto Srinaita Ginting mengatakan penerbitan surat berharga ini merupakan inovasi demi membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian, surat utang ini juga ditujukan agar diaspora Indonesia bisa merasa berkontribusi terhadap tanah leluhurnya.

"Diaspora Bonds ini untuk membangun semangat nasionalisme mereka (diaspora), apalagi kalau mereka tahu dana ini digunakan untuk pembangunan," jelas Loto, Kamis (1/7).

Sejauh ini, pemerintah berencana memasarkan Diaspora Bonds kepada masyarakat Indonesia di luar negeri. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, masyarakat Indonesia terdiri atas Warga Negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing yang memiliki orang tua kandung berasal dari Indonesia.

Lihat juga: Sri Mulyani Beri Sinyal Tax Amnesty Jilid II

Hanya saja, pemerintah masih menentukan potensi Diaspora Bonds tersebut. Sebab, pemerintah masih ingin menggali data-data masyarakat Indonesia melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), asosiasi diaspora, serta Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

"Nanti jika sudah ada datanya, kami bisa memulai uji coba perdana (pilot project) dulu. Apakah itu satu kelompok saja atau kelompok yang lebih luas. Kami harapkan implementasi ini semakin cepat semakin baik," jelas dia.

Setelah tahu potensinya, pemerintah kemudian menetapkan skema penerbitan SBN tersebut. Jika memang peminat besar, pemerintah bisa memasang skema SBN reguler. Namun, pemerintah juga tetap membuka peluang menjadikan Diaspora Bonds sebagai bagian dari SBN ritel.

"Dan kami juga akan menilai preferensi mereka (diaspora) seperti apa. Kalau misalkan mereka lebih senang SBN ritel yang selama ini ditawarkan, atau bagaimana, nanti kami kaji aspek legal seperti apa. Jadi ini mesti ditinjau seluruhnya," papar dia.

Lihat juga: Bunga The Fed Turun, Sri Mulyani Harap Investasi Mekar

Bila diluncurkan, maka WNI bisa menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identifikasi pembelian Diaspora Bonds.

Sementara, untuk WNA keturunan Indonesia, pemerintah berencana menggunakan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) sebagai syarat pembelian Diaspora Bonds. Hal ini, sambung ia, juga ditujukan untuk meningkatkan pendaftaran KMILN karena Kemlu mengatakan masih banyak diaspora Indonesia yang tidak memiliki kartu identitas tersebut.

"Mereka sejauh ini mungkin belum tahu KMILN benefit-nya apa, sehingga belum mau daftar. Tapi kalau tahu Diaspora Bonds ini menguntungkan, tentu mereka bisa menggunakan KMILN ini sebagai identifikasi jadi mereka secara otomatis juga daftar KMILN," terang dia.

Sebagai informasi, tahun ini, pemerintah berencana menarik utang dari SBN secara bruto sebesar Rp825,7 triliun. Hingga 31 Juli 2019, pemerintah telah menerbitkan SBN bruto sebesar Rp620,82 triliun atau 75,19 persen dari targetnya.

[Gambas:Video CNN] (glh/sfr)