Rudiantara menjelaskan operator telekomunikasi setidaknya bisa menikmati pendapatan sebesar Rp60 triliun sampai Rp70 triliun per tahun. Angka itu merupakan nilai pendapatan yang didapat dari pelayanan akses telekomunikasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Artinya, operator setidaknya bisa mendapat pendapatan sekitar Rp200 miliar per hari ketika akses listrik berjalan normal. Namun, pada Minggu kemarin, akses listrik mati hampir 12 jam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Walhasil, ketika UPS tidak bisa digunakan BTS tidak bisa menyalurkan sinyal telekomunikasi kepada pengguna paket data.
"Dampaknya tidak hanya aplikasi yang mati, sudah pasti seluler mati. Banyak industri juga yang mati," katanya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.975 unit BTS sistemnya rusak pada Minggu kemarin. Kerusakan terdiri dari 5.263 unit BTS di Jabodetabek dan 712 unit di Jawa Barat.
Namun perbaikan kerusakan sistem kelistrikan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN saat ini membuat jumlah BTS yang nonaktif berangsur-angsur menurun. Saat ini, setidaknya jumlah BTS Telkomsel yang tidak aktif hanya sekitar 1.667 unit, XL Axiata 993 unit, dan Indosat 781 unit.
PLN Perlu 'Saingan'
Berkaca pada kondisi listrik mati kemarin, Rudiantara menilai PLN perlu memiliki 'saingan' yang turut berperan menyediakan pasokan listrik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji restu bagi perusahaan lain yang bisa menjadi distributor listrik di Tanah Air.
Tujuannya, agar beban perusahaan setrum negara tidak seberat saat ini. Selain itu, untuk mendukung kebijakan pusat data digital yang memiliki standar pemasok listrik lebih dari satu perusahaan.
Lihat juga:Cegah Listrik Mati Lagi, PLN Tambah 500 kV |
Kendati begitu, sambung ia, kajian ini memang tidak mudah untuk direalisasikan. Sebab, menurut Rudiantara, undang-undang yang berlaku saat ini hanya merestui PLN sebagai distributor listrik di negara ini.
"Kecuali PLN tidak sanggup, tapi mana mau mereka bilang tidak sanggup? Tapi bagaimana nanti, belum tahu. Policy maker-nya bukan saya, itu ada di Kementerian ESDM," tandasnya.
[Gambas:Video CNN] (uli/sfr)