Jika Tak Efektif, Menhub Bakal Hapus Diskon Tiket Pesawat

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kebijakan diskon tarif pesawat berbiaya rendah (Low Cost Carrier/LCC) pada jam tertentu alias happy hour bakal dihapus bila hasil evaluasi pemerintah menunjukkan ketidakefektifan. Namun, bila kebijakan itu cukup efektif, maka happy hour akan tetap dijalankan.

"Ya kalau tidak efektif, kalau efektif? Jadi, akan dievaluasi dulu. Kemungkinan sama seperti kemarin (tetap ada diskon tarif pesawat)," ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8).

Tanggapan Budi Karya ini cukup berbeda dengan pernyataan yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Sebelumnya, Darmin justru mengatakan bahwa kebijakan diskon ini bakal dihapus dan diganti dengan kebijakan tarif baru yang tertuang dalam peraturan resmi.

Bahkan, Darmin mengklaim kajian kebijakan serta peraturannya tengah dikaji sebagai bentuk deregulasi besar-besaran pada persoalan tarif pesawat domestik. "Ya, memang arah kebijakannya mau lebih terstruktur, karena ada komponen yang harus dievaluasi. Tapi nanti tanya ke Pak Darmin lah," ujarnya.

Lihat juga: Diskon Pesawat Bakal Dihapus Bulan Depan, Ganti Tarif Baru

Menurut Budi Karya, sinyal perubahan kebijakan dari Darmin sejatinya merupakan bentuk penyelesaian dari pemerintah. Namun, bukan semata-mata karena maskapai sudah mulai mengeluhkan kebijakan diskon tarif yang berpotensi menekan pendapatan perusahaan.

"Tidak, Lion Air explain (menjelaskan) sama saya tidak (bebani pendapatan). Subsidinya tidak masalah," imbuh dia.

Sementara, terkait kebijakan paket perjalanan yang memadukan diskon tiket pesawat dari maskapai dan reservasi kamar murah dari sejumlah hotel di Indonesia juga masih dikaji oleh pemerintah. Menurut dia, hasil kajian dari masing-masing kementerian akan dibahas pada Rabu (7/8) mendatang di kantor Darmin.

Namun, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sudah memberi sinyal positif terkait rencana kebijakan tersebut kepada pemerintah. "Mestinya positif dari mereka (PHRI) karena saling menguntungkan. Besok Rabu kami rapat. Kami akan testing yang kerja sama dengan PHRI ini," tutur dia.

Lihat juga: Luhut Sebut Potensi Investasi Softbank Hingga Rp142 Triliun

Sebelumnya, Darmin mengatakan bakal menghapus kebijakan diskon tarif pesawat pada happy hour karena dianggap sudah tidak relevan lagi. Sebab, kebijakan itu tidak bersifat berkelanjutan (sustainable) dan dikhawatirkan memperburuk kondisi keuangan maskapai.

Di sisi lain, jika maskapai menuntut pemberian insentif dari pemerintah untuk penerapan diskon, ia juga samar hal tersebut bakal menimbulkan beban bagi pihak lain. Oleh sebab itu, pemerintah tengah mengupayakan jalan keluar yang menguntungkan semua pihak.

"Nanti sebulan lagi kami akan memberlakukan tarif yang tidak lagi hari-hari tertentu," tuturnya, akhir pekan lalu.
[Gambas:Video CNN] (uli/bir)