Ekonomi Energi

JK Ingatkan Pengusaha Listrik Hati-hati dengan Proyek PLN

CNN Indonesia
Selasa, 13 Agu 2019 14:39 WIB
JK Ingatkan Pengusaha Listrik Hati-hati dengan Proyek PLN
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pengusaha berhati-hati dalam bisnis kelistrikan. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pengusaha di sektor listrik untuk hati-hati dalam menjalankan bisnis mereka. Peringatan ia berikan karena sudah banyak direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero yang tersandung masalah hukum karena proyek listrik.

"Listrik sesuatu yang harus hati-hati tapi lama-lama jadi ketakutan. Dari lima direksi PLN, terakhir empat masuk penjara," ungkap Jusuf Kalla, Selasa (13/8).

Sejumlah pejabat tinggi di PLN terjerat kasus korupsi atas pelaksanaan proyek listrik. Kasus hukum terbaru menjerat mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beberapa waktu lalu ia terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sofyan diduga menerima suap untuk memuluskan proyek PLTU Riau 1.

Lihat juga:
Jonan Tolak Poin Revisi Aturan Ganti Rugi Listrik Mati
Sebelum Sofyan, jerat hukum sama juga menimpa Direktur Utama PLN tahun 2001-2008 Eddie Widiono,  Direktur Utama pada 2009 Dahlan Iskan , dan Direktur Utama periode 2011-2014 Nur Pamudji.

JK mengatakan tak ingin kasus hukum tersebut kembali berulang. "Faktanya seperti itu. Pengusaha harus jalankan dengan baik," katanya.

Selain soal kehati-hatian dalam menjalankan bisnis listrik, JK juga menyinggung soal kebijakan tarif listrik yang menguntungkan semua pihak. Misalnya, tarif listrik Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP).

Jusuf Kalla juga meminta Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ikut turun tangan. Ia menegaskan seluruh kebijakan harus menguntungkan seluruh pihak, bukan hanya pejabat saja.

[Gambas:Video CNN]
Hal ini bertujuan menghindari imej PLN yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Dengan demikian, tidak ada yang merasa dirugikan.

"Menteri ESDM harus bertanggung jawab sehingga terhindar dari masalah yang dianggap menguntungkan orang lain," jelasnya. (aud/agt)