BPJS Kesehatan Raup Hasil Investasi 464 Persen dari Target

Jakarta, CNN Indonesia -- BPJS Kesehatan membukukan hasil investasi sebesar Rp7,92 miliar atau 464,41 persen dari target Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2019 Rp1,70 miliar. Investasi tersebut berasal dari dana badan BPJS Kesehatan.

"Bukan dana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ya, yang sampai sekarang kami masih defisit," ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/8).

Berdasarkan Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Kesehatan per 30 Juni 2019, bunga deposito menyumbang pendapatan investasi yang ciamik, yakni Rp6,64 miliar. Diikuti oleh kupon obligasi Rp1 miliar.

"Pendapatan bunga deposito merupakan akumulasi penerimaan bunga DOC periode berjalan yang dapat ditempatkan pada jangka pendek sebelum dilakukan pembayaran kapitasi dan biaya manfaat," tulis laporan tersebut.

Lihat juga: Menyoal 'Gaji' Rp200 Juta Per Bulan Direksi BPJS Plus Bonus

Sementara, hasil investasi dari diskonto atau kupon obligasi mencapai 58,76 persen dari target RKAT 2019. Kupon obligasi diperoleh dari akumulasi penerimaan kupon periode berjalan.

"Sementara, selisih penilaian investasi atas harga pasar obligasi sebesar Rp275 juta. Pada tanggal pelaporan, obligasi dinilai berdasarkan harga pasar," terang laporan itu.

Selain pendapatan investasi, BPJS Kesehatan mencatat pendapatan lainnya sebesar Rp637,60 miliar per Juni 2019. Pendapatan lainnya terdiri dari pendapatan jasa giro sebesar Rp5,82 miliar dan pendapatan lain-lain sebesar Rp631,77 miliar.

Lihat juga: Jiwasraya Ingkar Janji, Ada Tunggakan Klaim Belum Dibayar

Adapun, iuran program tercatat sebesar Rp44,50 triliun per Juni 2019. Realisasi iuran mencapai 50,11 persen dari RKAT 2019 sebesar Rp88,80 triliun.

Iuran berasal dari 22,5 juta orang peserta, terdiri dari 96,67 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), 17,49 peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara, 34,09 juta peserta PPU Non Penyelenggara Negara.

Diikuti oleh 32,32 juta peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), dan 5,15 juta peserta Bukan Pekerja, serta 36,75 juta peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
[Gambas:Video CNN] (bir)