Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$195,5 miliar atau setara Rp2.737 triliun, serta utang swasta (termasuk BUMN) US$196,3 miliar atau setara Rp2.748 triliun.
"Pertumbuhan utang dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sehingga, utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dikutip dari laman BI, Kamis (15/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Di Balik Uang 'Panas' Pinjaman Online Ilegal |
Antara lain, ia menyebutkan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai 18,9 persen dari total utang pemerintah. Kemudian, sektor konstruksi 16,4 persen, jasa pendidikan 15,9 persen, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,2 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 14 persen.
Sementara itu, utang swasta tumbuh lebih lambat. Per Juni 2019, realisasinya tumbuh 11,4 persen secara tahun dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya, sebesar 13,3 persen.
ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, termasuk udara, serta sektor tambang dan penggalian. Empat sektor ini mendominasi utang swasta hingga 76,9 persen.
Secara keseluruhan, rasio utang RI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per kuartal II 2019 sebesar 36,8 persen. Rasio tersebut diklaim membaik dibandingkan kuartal I 2019.
"Selain itu, utang RI didominasi oleh ULN jangan panjang dengan pangsa 87 persen dari total ULN," tandasnya.
[Gambas:Video CNN] (bir)